Pertemuan 13: Otonomi Daerah dan Good Governance

Pengertian  Otonomi Daerah

 Pembicaraan otonomi daerah harus melihat landasannya pemikirannya , yaitu bentuk negara, karena bentuk negara akan melahirkan salah satu konsep otonomi daerah.

Bentuk Negara ditinjau dari sisi Konsep dan teori Modern

1 ). Negara Kesatuan

Didalam negara Kesatuan, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan wilayah dan daerah – daerah (Propinsi, kabupaten, dan seterusnya). Pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi.

Negara Kesatuan dengan sistem Sentralisasi  adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat,sementara pemerintah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, contoh model pemerintahan Soeharto (orde baru) di Indonesia.

Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi adalah  sistem pemerintahan yang melimpahkan sebagian kewenangan pusat ke daerah, dan  kepala daerah  melaksanakan kewenangan  untuk mengurus urusan pemerintahan didaerahnya sendiri, contoh pemerintahan pasca orde baru di Indonesia dan pemerintahan di Malaysia

Dibanding dengan negara federal, negara kesatuan mempunyai beberapa keuntungan atau sisi positif antara lain:

a).  Negara Kesatuan itu susunannya sederhana sehingga lebih mudah dimengerti oleh rakyat banyak, tidak begitu meminta kecakapan di derah – daerah.

b).  Susunan Pemerintahan yang tunggal dari pusat hingga daerah tidak        begitu banyak memerlukan ahli pemerintahan daerah.

c).  Susunan pemerintahan demikian dengan sendirinya lebih murah.

d).  Susunan pemerintahan yang tunggal itu dapat dihindarkan kemungkinan dari timbulnya perselisihan mengenai kompetensi pemerintahan antara pusat dengan daerah – daerah karena daerah itu sepenuhnya dan dengan langsung dibawah dan dipimpin oleh pemerintahan pusat.

e. Dengan susunan pemerintahan yang tunggal dapat dipelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang bulat dan erat dan dapat mengurangi kemungkinan separatisme atau propinsialissme yang membahayakan integrasi nasional.

 

Disamping ada kelebihan, negara kesatuan juga memiliki kekurangan atau sisi negatif , antara lain:

a) Lebih mudah timbul pemusatan kekuasaan yang birokratis dan ,dapat merugikan kelancaran dalam penyelenggarakan pemerintahan.

b).Pemusatan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat menimbulkan pemerintahan sentralisasi yang mengutamakan pusat, dan kurang terhadap kepribadian dan kepentingan daerah – daerah.

 

2). Negara Serikat (Federasi)

Negara seriikat atau federai, adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri, masing – masing dngan perlengkapan yang cukup, dengan kepala negara sendiri, dan dengan badan – badan legeslatif atau yudikatif sendiri.

Bentuk negara serikat mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

a).  Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat , namun kekuasaan asli        tetap ada pada negara bagian.

b).   Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab sepenuhnya    kepada rakyat.

c).   Pemerintahan pusat memperoleh kedaulatan dari negara – negara            bagian untuk urusan keluar dan kedalam.

d).   Setiap negara bagian berwenang membuat undang – undng dasar             sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintahan pusat.

e).   Kepala negara mempunyai hak veto (pembatalan keputusan) yang          diajukan oleh parlemen (senat dan kongres).

 

Arti dan Makna Otonomi Daerah

 

Pengertian :

Landasan konstitusional pemerintah adalah UUD 1945 pasal 18 (2) : Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Pasal 18 (5) : Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Otonomi adalah pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak dan kewenangan daerah untu mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 32 tahun 2004).

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU No. 32 tahun 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup   kewenanganan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyta ada diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Penyelenggaraan  negara secara garis besar diselenggarakan dengan dua sistem yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi jika urusan yang bersangkutan dengan aspek kehidupan dikelola di tingkat pusat. Pada hakekatnya sifat sentralistik itu merupakan konsekuensi dari sifat negara kesatuan.

Perdebataan penyelenggaraan negara yang sentralistik yang dipertentangkan dengan desentralisasi sudah sangat lama diperbincangkan, namun sampai sekarang isu-isu tentang penyelenggaraan negara yang diinginkan terus berkembang sebagaimana dikemukakan oleh Graham (1980:219) yang menyatakan “ The old over desentralized versus centralized development strategies may will be dead, but the issues are still very much alive

Dalam perkembangan selanjutnya nampaknya desentralisasi merupakan pilihan yang dianggap terbaik untuk menyelenggarakan pemerintahan, meskipun implementasinya di beberapa negara, terutama di negara ketiga masih banyak mendapat ganjalan struktural, sehingga penyelenggaraan desentralisasi politik masih setengah hati (Abdul Wahab, 1994).

Sistem desentralisasi adalah sistem dimana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Dengan demikian daerah bertanggung jawab sepenuhnya pengelolaan baik dari aspek perencanaan, peralatan dan pembiayaan maupun personil dan lain-lainnya.

Desentralisasi dan otonomi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Rondinelli (1981) mendefinisikan desentralisasi sebagai” as a the transfer or delegation of legal and political authority to plan, make decision and manage public functions fron central government and its agencies to field organization of those agencies, subordinate unit of government, semi autonomous public corporations, area wide or regional development outhorities, functional outhorities, outonomous local government, or non-government organization ( Suatu tranfer atau delegasi kewenangan legal dan politik untuk merencanakan , membuat kepuusan dan mengelola fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada petugas lapangan, korporasi-korporasi publik semi otonom, kewenangan pembangunan wilayah atau regional, pemerintah lokal yang otonom atau organisasi non pemerintah ).

PBB pada tahun 1962 memberikan pengertian desentralisasi sebagai berikut; pertama, dekonsentrasi yang juga disebut dekonsentrasi birokrasi dan administrasi. Kedua, devolusi yang sering disebut desentralisasi demokrasi dan politik (Zauhar, 1994).

 Tingkat Desentralisasi

Abdul Wahab (1994) menjelaskan tingkat desentralisasi sebagai berikut:

1)       Dekonsentralisasi, pada hakekatnya bentuk desentralisasi yang kurang ekstensif, hanya sekedar pergeseran beban kerja dari kantor-kantor pusat departemen ke pejabat staff tanpa wewenang untuk memutuskan bagaimana fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya harus dilaksanakan. Artinya para pejabat staff tidak diberi hal dan kewenangan dalam perencanaan, maupun pembiayaan dan hanya kewajiban dan tanggung jawab kepada pejabat tingkat atasnya.

2)       Delegasi, bentuk lain dari desentralisasi adalah delegasi pembuatan keputusan dan kewenangan manajemen untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik tertentu dan hanya dikontrol oleh departemen-departemen pusat.

3)       Devolusi, merupakan desentralisasi politik (political decentralization) yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

(a). Diberikan otonomi penuh dan kebebasan tertentu pada pemerintah daerah serta kontrol yang relatif kecil

(b). Pemerintah daerah harus memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas dan berhak untuk menjalankan kewenangan dalam menjalankan fungsi-fungsi publik dan politik atau pemerintahan

(c). Pemerintah daerah harus diberi corporate status dan kekuasaan yang cukup untuk menggali sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan semua fungsinya

(d). Perlu mengembangkan pemerintah daerah sebagai institusi dalam arti bahwa ia akan dipersiapkan oleh masyarakat di daerah sebagai organisasi yang menyediakan pelayanan yang memuaskan kebutuhan mereka serta sebagai satuan pemerintahan dimana mereka berhak untuk mempengaruhi keputusannya

(e). Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah.

 

Menurut Lenny Golberg (1996) menyatakan bahwa devolusi akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1). Hal yakni memperhatikan hak sipil dan kebebasan sipil

(2). Pendanaan

(3). Fleksibilitas

(4). Variasi

(5). Pemberdayaan

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan prinsip dari desentralisasi adalah adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat (central government) kepada satuan-satuan pemerintah di bawahnya untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendirinya inilah yang disebut dengan hak otonomi. Terdapat banyak pengertian tentang otonomi berdasarkan sudut pandang masing-masing pakar, seperti berikut: Prof Soepomo     ( dalam Abdullah, 2000) otonomi sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan regional sesuai dengan riwayat, adat istiadat dan sifat-sifatnya dalam kadar negara kesatuan RI. Price dan Mueller (2000) memandang otonomi sebagai seberapa banyak dan luas otoritas pengambilan keputusan yang dimiliki suatu organisasi/pemerintahan. Semakin banyak dan luas otoritas pengambilan keputusan, maka semakin tinggi tingkat otonominya. Otonomi juga dipersepsikan  sebagai keadaan dimana masyarakat membuat dan mengatur paraturan perundangan sendiri. The Liang Gie (dalam Utomo, 2000) melihat dari empat sudut. pertama, sudut politik yakni sebagai permainan kekuasaan yang dapat mengarah pada penumpukkan kekuasaan yang seharusnya kepada penyebaran kekuasaan (distribution or dispersion of power), tetapi juga sebagai tindakan pendemokrasian untuk melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Kedua, sudut teknik organisatoris sebagai cara untuk menerapkan dan melaksanakan pemerintahan yang efisien. Ketiga, sudut kultural adalah perhatian terhadap keberadaan atau kekhususan daerah. Keempat, sudut pembangunan, otonomi secara langsung memperhatikan dan memperlancar serta meratakan pembangunan.

 

Manfaat Desentralisasi

Banyak manfaat yang dapat dipetik dalam politik desentralisasi, sebagaimana  yang dikemukakan beberapa pakar sebagai berikut:

Rondinelli (1981) menjelaskan bahwa beberapa manfaat dari desentralisasi antara lain sebagai berikut:

  1. Desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah ‘red tape’ dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang, sebagai akibat dari terlalu menumpukkan kekuasaan, kewenangan dan sumber-sumber pada pemerintah pusat.
  2. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan administrasi atas kebijakan pemerintah nasional/pusat hingga ke daerah-daerah pelosok/terpencil, dimana rencana pemerintah pusat sering tidak diketahui dan diabaikan oleh orang-orang desa atau digerogoti oleh elite-elite lokal dan dukungan terhadap rencana pembangunan nasional sering amat buruk.
  3. Desentralisasi memungkinkan terwakilinya berbagai kelompok politik, keagamaan, kesukuan/etnis dalam proses pembuatan keputusan pembangunan, sehingga memberikan

Otonomi Daerah dan Implementasinya

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah dalam era otonomi diberi kesempatan untuk membuat dan mengembangkan kebijakannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.  Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan sarana untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tatanan pemerintahan dan pelayanan terhadap public (Widodo, Lestari. 2008: 71-72), yaitu:

  1. Otonomi daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat.
  2. Melalui otonomi daerah dapat tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik.
  3. Kesempakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan di tingkat local.

Dalam aspek ekonomi, implementasi otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan kapasitas daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiaannya. Peningkatan perekonomian daerah berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, juga diharapkan member pelaayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik local, nasional, regional maupun global.

Dalam aspek social budaya, implementasi otonomi daerah merupakan apresiasi terhadap keanegaragaman daerah, baik suku bangsa, agama, nilai-nilai social dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Namun, masalah pengelolaan lingkungan hidup harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya eksploitasi bahan tambang, pemanfaatkan sumber daya hutan (logging) telah berdapat kepada ancaman kelestarian lingkungan, dalam hal ini perlu kewenangan pemerintah pusat terlibat baik dalam bentuk regulerisasi dan permodalan dengan transfer APBN ke daerah daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil.

 

 Instrumen Desentralisasi

Sebagaimana telah dikemukakan di muka desentralisasi tidak hanya sekedar desentralisasi administrasi, untuk itu perlu instrumen-instrumen sebagai berikut:

  1. Harus ada ruang selain institusi negara (bukan politik yang monolitik), artinya dalam pelaksanaan desentralisasi dimungkinkan adanya ruang publik yang bebas (free public sphere) yang memungkinkan publik mengakses informasi, dan bebas membicarakan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama yang dikenal dengan wacana publik (public discourse) seperti menyatakan pendapat, mengartikulasikan kepentingan, melakukan protes, memilih pimpinan atau perwakilan rakyat. Dengan demikian masyarakat mempunyai kemampuan mengakses kegiatan-kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka di dalamnya, termasuk menyampaikan pendapat secara lesan atau tulisan.

b. Harus memungkinkan lahirnya institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah) yang merdeka atau civil society. Civil society dipahami sebagai mengurangi dominasi negara terhadap masyarakat. Pengurangan dominasi dimaksudkan untuk menyetarakan hubungan masyarakat dengan negara sehingga negara tidak superior dan masyarakat inferior.

c. Munculnya Non-Government Organizations dan Grass Root Organizations    (NGOs dan GROs)

Sebagaimana dikemukakan oleh Uphoff (1996) bahwa dalam proses pemerintahan akan sangat efektif jika melibatkan sektor-sektor: pertama pemerintah, kedua swasta dan sektor ketiga NGOs/GROs. Sektor I merupakan mekanisme birokrasi yang menjalankan keputusan elit politik yang lebih atas, peran pemerintah sebagaimana dikemukakan Osborne bukan steering namun rowing. Sektor II, menjalankan mekanisme pasar (market) yang menyangkut investasi dan harga, dimana keputusan ada pada individu tanpa referensi keuntungan merupakan kebaikan publik. Sektor III, tanggungjawab terletak pada para sukarelawan untuk terlibat dalam tawar menawar, diskusi, koordinasi untuk membujuk keputusan yang diambil, demi kepentingan kelompok masyarakat.Dengan demikian memungkinkan peran swasta maupun NGOs untuk aktif ikut serta dalam mencapai tujuan pemerintahan.

 

B. Pembagian Urusan Pemerintahan

Dalam sejarah ketata negaraa RI memasuki babak baru setelah era reformasi yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999. Dalam undang-undan tersebut telah terpenuhi sendi-sendi otonomi, yaitu: pembagian kekuasaan (sharing o power), pembagian pendapatan (distribution of income) dan kemandirian administrasi pemrintah daerah (emporing). Kemudian undang-undang tersebut diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004.  UU No. 25 tahun 1999 yang telah dirobah dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, undang-undang mengatur pembiayaan pembangunan daerah yang ersumber dari pendapatan anggaran daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.

Pembagian Kewenangan (UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah)

  1. Kewenangan Pemerintah (ps 10 ayat (3)) :
  2. politik luar negeri;
  3. pertahanan;
  4. keamanan;
  5. yustisi;
  6. moneter dan fiskal nasional; dan
  7. agama
    1. Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (ps 13)
    2. perencanaan dan pengendalian pembangunanan
    3. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
    4. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    5. penyediaan sarana dan prasarana umum;
    6. penanganan bidang kesehatan;
    7. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya masusia potensial;
    8. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
    9. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
    10. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kbupaten/kota;
    11. pengendalian lingkungan hidup;
    12. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
    13. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
    14. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
    15. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabu-paten/ kota;
    16. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat di-laksanakan oleh kabupaten/kota; dan
    17. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan.
      1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasar-nya sama namun dalam skala kabupaten/kota, ps 14) :
      2. perencanaan dan pengendalian pembangunanan;
      3. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
      4. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
      5. penyediaan sarana dan prasarana umum;
      6. penanganan bidang kesehatan;
      7. penyelenggaraan pendidikan;
      8. penanggulangan masalah sosial;
      9. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
      10. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
      11. pengendalian lingkungan hidup;
      12. pelayanan pertanahan;
      13. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
      14. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
      15. pelayanan administrasi penanaman modal;
      16. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
      17. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan.
        1. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi (ps 18):
          1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut;
          2. pengaturan administrasi;
          3. pengaturan tata ruang;
          4. penegakan hukum terhadap peraturn yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahklan kewenganannya oleh Pemerintah;
          5. ikut serta pemeliharaan keamanan; dan
          6. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Sedangkan batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kerah laut lepas dan 1/3 nya menjadi kewengan daerah ka-bupaten/kota.

 

Geo-politik dan Otonomi Daerah

Prinsip hubungan antara geo-politik dengan otonomi daerah adalah:

  • Sentralisasi memiliki ururan pemerintah yang diatur dari pusat
  • Desentralisasi merupakan pelayanan langsung kepada rakyat
  • Dengan filosofi adalah ada pemerintah daerah , ada rakyat yang dilayani serta  Rakyat memberikan legitimasi
  • Outputdari pelaksanakan otonomi daearah adalah  Public goods & Public regulation
  • Dekonsentrasi menyertai pelaksanaan otonomi daerah yang mana tidak semua tugas-tugas teknis dapat dilaksanakan pemerintah daerah

 

Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menimbulkan reaksi berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar menyambut dengan senang dan penuh harapan, tetapi daerah yang miskin sumber daya alam menimbulkan sedikit khawatir, karena sumber daya alam akan berhubungan dengan penerimaan pendapatan daerah. Daerah otonom dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan pemerintah pusat. Dalam kondisi ini peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan, disamping menarik investasi asing. Namun demikian keberhasilan otonomi daerah tidak selalu ditentukan sumber keuangan yang banyak, melainkan ditentukan oleh kinerja pemerintah yang dapat dilihat dari indicator (Sunardi, dkk. 2006: 164), yaitu:

  1. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
  2. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya.
  3. Target dan presentase fisik proyek.
  4. Standar pelayanan yang diharapkan.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus disertai dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, agar otonomo tersebut dapat membawakemandirian dan kemajuan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999. Lihatlah table-tebel berikut ini.

 

Daerah Frontier dalam pelaksanaan otonomi daerah akan mejadi: :

  • Secara ekonomi akan memberikan kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup
  • Secara Sosial Budaya memiliki kesamaan sub-kultur & kemudahan social security
  • Secara Politik akan terciptanya suatu kepastian hukum sehingga dapat terjadi tuntutan referendum

 

Penataan Ruang dalam implementasi otonomi daerah secara filosofi yang mendasari aktivitas:

  • Pemanfaatan ruang untuk kepentingan semua orang secara terpadu, efektif, efisien, serasi, selaras, dan berkelanjutan
  • Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum

 

 

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah( UU No 33 Tahun 2004 )

    1. Pendapatan Aseli Daerah ( PAD ), yang terdiri atas :

a). Pajak

b). Retribusi

c). Keuntungan Perusahaan Daerah ( Perusda )

d). Pengelolaan Aset Daerah

2.  Dana Perimbangan

a). Dana Bagi Hasil ( PBB, BPHTB,Hsl Hutan,Tambang umum,

Perikanan , Minyak Bumi dan Gas Alam ).

b). Dana Alokasi Umum ( DAU)

c).  Dana Alokasi Khusus ( DAK ), berupa kebutuhan diluar alokasi

umum, Bencana, Prioritas Nasional, Reboisasi, Marching Grant

3.  Pinjaman Daerah

a).  Dalam Negeri

b).  Luar Negeri

4.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan

a).  Bagian Laba

b).  Deviden

c).  Penjualan Saham

5.  Hibah, Dana Darurat, Penerimaan Lainnya

Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat,Propinsi dan Kabupaten/ Kota

( UU no 25 Tahun 1999 )

 

BAGI  HASIL PEMERINTAHAN

PUSAT

PEMERINTAHAN PROPINSI PEMERINTAHAN

KABUPATEN/ KOTA

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB                    10 %

BPHTB              20 %

PBB                   90 %

BPHTB             80 %

 
KEHUTANAN

 

 

PERTAMBANGAN

 

 

PERIKANAN

HPH                    20 %

PROV HSL HUTAN

                             20 %

land Rent            20  %

Explor, Exploi    20 %

 

                             20 %

HPH                  16 %

PROV HSL HUTAN

                           16 %

land Rent          16  %

Explor, Exploi  16%

 

                             –

HPH                  64 %

PROV HSL HUTAN

                           64 %

land Rent           64  %

Explor, Exploi   64 %

 

                             80 %

 

 

 

TAMBANG MINYAK

GAS ALAM

 

 

 

Minyak  Bumi     85 %

 

Gas Alam             70  %

 

 

 

Minyak  Bumi    3 %

 

Gas Alam            6 %

 

 

 

Minyak  Bumi    12 %

 

Gas Alam            24  %

 

 

 

Pemekaran Daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentant Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa pemekaran suatu daerah sangat dimungkinkan, dikaitkan pemcapaian optimal pemerintah (good governance) di daerah. Dengan diaturnya pemekaran daerah/wilayah: akan memudahkan pelayanan publik (public service) dari suatu pemerintahan daerah.

Maksud dilakukan pemekaran daerah adalah untuk pencapaian optimal pelaksanaan pemerintahan dan memudahkan public service di daerah yang dimekarkan. Ketentuan pemekaran tersebut adalah :

  1. Daerah otonomi dibentuk dan disusun menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
  2. Daerah otonom itu dibentuk atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
  3. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain.
  4. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.
  5. Kriterian tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran ditetapkan oleh DPR-RI dengan sebuah undang-undang.

Pemantauan pelaksanaan otonomi bagi daerah otonomi dibentuklah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (ketuanya Menteri Dalam Negeri) dengan tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:

1)       Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah.

2)       Perimbangan keuangan pusat dan daerah,

3)       Kemempuan daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu.

Atas pertimbangan dari Dewan otonomi Daerah dengan berbagai pertimbangan semenjak tahun 2009 presiden menghentikan proses pemekaran daerah baru dengan berbagai pertimbangan, seperti kurang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

 

Demokrasi Lokal (Pemilihan Kepala Daerah / Pilkada)

Perubahan pemilihan kepala daerah dari tidak langsung (dipilih oleh DPRD) menjadi langsung dipilihan oleh rakyat merupakan kemajuan dalam demokrasi Indonesia, yang dimulai pada tahun 2005. Periode Orde Baru adalah sejarah suram desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun. Pengangkatan kepala daerah tidak terikat dengan hasil pemilihan dari DPRD, karena sistem pemerintahan lebih cenderung kepada pelaksanaan sentralisasi sekaligus secara formal ada asas dekonsentralisasi.

Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi lokal atau pemilihan kepala daerah, adalah UUD 1945 pasal 18 (4): Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis sebagai landasan pilkada langsung atau tidak langsung, tergantung kesepakatan dalam undang-undang.

Berdasarkan sistem pemerintahan desentralisasi, maka ada keterkaitan otonomi daerah dengan pilkada langsung, menurut Smith (Romli. 2005: 286) adalah

1)      Pendidikan politik

2)      Latihan kepemimpina politik

3)      Memelihara stabilitas

4)      Mencegah konsentarasi kekuasaan dari pusat

5)      Memperkuat akuntabilitas publik dan

6)      Meningkatkan kepekaan elite terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Prinsip dan cita-cita diselenggarakannya sistem demokrasi pada tingkat otonomi daerah dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dengan tiga kepentingan pokok, yaitu:

  1. Pilkada bertujuan untuk menghidupkan demokrasi lokal (making local democracy work). Demokrasi representatif yang dipraktekkan sebelumnya memiliki banyak kelemahan. Kepala daerah hasil pilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sering berbenturan dengan aspirasi rakyat. Kepentingan rakyat kadang tidak terokomodasi dalam kebijakan pemerintah.
  2. Pilkada langsung bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (local democracy gevernance). Praktek penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepala daerah pilihan DPRD mendistorsi keinginan rakyat untuk menciptakan tatanan pemerintahan daerah yang baik dan berkeadilan. Rakyat bahkan tidak pernah diperhitungkan sebagai elemen penting dalam mengelola pemerintahan.
  3. Pilkada langsung mendorong bekerjanya institusi-institusi politik lokal. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perfoma institusi politik lokal sangat jelek bahkan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD terkenal sebagai lembaga tukang stempel dan berfungsi sebagai lembaga yang melestarikan budaya datang, duduk, dengar, diam plus duit (5D).
  4. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepada desa selama ini dilakukan secara langsung.
  5. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi atau UUD 1945, pasal 18 (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati,dan Wali Kota masing-masing kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
  6. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat (civic education), sehingga diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk memilih pemimpin yang benar.
  7. Pilkada sebagai salah satu sarana proses kaderisasi kepemimpinan nasional dan juga memperkuat otonomi daerah melalui pimpinan lokah yang berkualitas.

Demokrasi lokal sebagai perwujudan Pilkada langsung, tata pemerintahan daerah dan institusi politik loka (DPRD) dapat bekerja sama sesuai dengan harapan rakyat, tetapi dalam pengalaman ditemukan (Muchtar.2007: 63-64) ada sejumlah distorsi dan paradoks yang menyertai pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah, seperti munculnya berbagai macam konflik, politik uang, black campaign, kultur demokrasi lemah dan adanya kandidat miskin program.

Kekuatan yang bermain dalam Pilkada (pemilihan gubernur, walikota dan bupati) ditandai dengan pertarungan yang melibatkan komponen kekuatan politik yang terdiri dari:

  1. Pemerintah pusat
  2. Pemerintah daerah (birokrasi)
  3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
  4. Partai politik
  5. Kapitalis lokal, dan
  6. Preman-preman lokal (local hoodlums).

Berbagai konflik yang muncul dari penyelenggaraan Pilkada dalam dilihat dari berbagai bentuk yang terjadi sampai tahun 2005 (Muchtar.2007: 66) sebagai berikut:

  1. Konflik yang terjadi di daerah-daerah disebabkan oleh ketidak sesuaian antara kehendak massa partai dengan kepentingan elite, contoh kasus di Manggarai dan Flores Timur.
  2. Konflik yang terjadi antar elite partai dengan KPUD, karena persoalan administratif, contoh pilkada Medan (2005).
  3. Konflik yang terjadi antara massa pendukung calon yang tidak lolos verifikasi KPUD, sehingga timbul tindak anarkhis dari massa pendukung.
  4. Konflik yang terjadi antara incumbent dengan non incumbent yang disebabkan oleh persoalan resources yang tidak seimbang.
  5. Konflik antara massa dengan massa , disebabkan antara lain massa tidak terima calonnya tidak lolos verifikasi, tidak puas hasil pilkada, tidak terima kekalahan dan massa tak mau dipimpin oleh incumbent.

 

Konflik pilkada sudah menjadi isu nasional sehingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengeluarkan wacana untuk mengembalikan demokrasi lokal, khususnya penyelenggaran pilkada oleh DPRD masing-masing, namun implementasinya memakan waktu cukup lama. Sedangkan dalam masyarakat masih berkembangan pandangan pro dan kontra tentang pilkada langsung. Sebelum peraturan perundangan tentang perubahan pilkada berlaku, maka ketentuan pelaksanaan pilkada masih dilaksanakan sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005. Oleh sebab itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pilkda langsung, sebagai berikut:

  1. KPUD perlu mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang jujur dan fair.
  2. Kandidat kepala daerah serta tim suksesnya diharapkan mau memberikan telada yang baik kepada pendukungnya sebagai kandidat yang siap menang dan kalah dengan cara yang baik-baik.
  3. Mempersiapkan instrumen monitoring yang ketat terhadap seluruh proses penyelenggaraan pilkada.
  4. Mendidikan masyarakat agar secara rasional memilih kandidat yang berkualitas.
  5. Menutup ruang terjadinya politik uang dan black campaign.
  6. Membuka ruang partisipasi masyarakat sipil yang luas dalam mengontrol, mengawasi dan mengakses segala proses yang berkaitan dengan Pilkada.
  7. Meminimalkan terjadinya konflik dan mempertegas aturan main pilkada.

 

Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Proses rekrutmen calon kepala daerah menjadi paling penting dalam mementukan apakah suatu daerah akan mendapatkan kepala daerah yang handal, kompeten dan mempunyai integritas tinggi membangun daerah. Proses rekrutmen kepala daerah mempunyai dua pintu, yaitu melalui partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan (independen).

Rekrutmen melalui partai politik menurut UU No. 32 tahun 2004 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1)       Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

2)       Proses pencalonan harus melalui mekanisme yang demokratis dan transparan dan dalam penetapan calon memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Rekrutmen calon perseorangan (independen) harus berhadapapan langsung dengan pemilihan bukan dengan partai politik, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan KPU No. 15 tahun 2008, calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a)       Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%.

b)       Provinsi dengan jumlah penduduk  lebih 2 juta s.d. 6 juta harus didukung sekurang-kurangnya 5%.

c)       Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 6 juta s.d. 12 juta jiwa harus sekurang-kurangnya 4%.

d)       Provinsi dengan jumlah penduduk 12 juta lebih jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.

Sedangkan calon bupati/walikota memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a)       Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%.

b)       Kanupaten/kota dengan jumlah penduduk  lebih 250.000 s.d. 500.000 harus didukung sekurang-kurangnya 5%.

c)       Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih 500.000 s.d. 1 juta jiwa harus sekurang-kurangnya 4%.

d)       Provinsi dengan jumlah penduduk 1 juta lebih jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.

Jumlah dukungan yang tersebut di atas  tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan, dan tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan dari Friedrich Naumann Stiftung beberapa faktor penentukan kemanangan calon pilkada adalah:

1)       Figur calon (tahapan: diketahui, dikenal, disuka, didukung dan dipilih.)

2)       Mesin pemenang Pilkada yang meliputi: motor pemenang partai, posko pemenangan dan media pemenangan.

3)       Perilaku pemilih, dengan bentuknya: konservatif, pragmatis dan rasional.

 

Good Governance

Keberhasilan pembangunan ekonomi adalah daya saing melalui efisiensi pelayanan, mutu dan kepastian kebijakan public. Dalam menghadapi tantangan tersesebut salah satu prasyarat yang harus dikembangkan adalah good governance, yaitu tata kepemimpinan atau tata  kepemerintahan yang baik. Good governance dapat bermakna sebagai kinerja suatu lembaga yang mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah public.

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumennya berjudul ”Gevernance for sustainable Human Development (1997), memberikan definisi kepemrintahan (governance) sebagai berikut: governance is the exercise of economic, political and administrative authority to country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration and ensure the well being of their population” (kepemimpinan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas sosial dalam masyarakat.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsure dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat serta terbebas dari gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan.

Pengaruh Good Governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh factor tuntutan eksternal dan internal, yaitu:

a)      Faktor eksternal, adalah pengaruh globalisasi yang mendorong Negara-negara menghormati prinsip pasar dan demokrasi, Negara luar menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia yang menjadi prasyarat terjadinya pergaulan internasional yang saling menguntungkan.

b)      Tuntutan internal, yaitu krisis multidimensional yang terwujudnya korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), keadaan ini telah merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berakibat tuntutan terhadap pemerintahan yang menerapkan nilai, transparasi, akuntabilitas, partisipasi dan demokrasi.

 

Realitas sejarah ini mengiring pada wacana untuk menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan desentralisasi penyelenggaran Negara. . Menurut UNDP (1997) menyatakan bahwa karakteristik yang harus dianut dalam praktek kemerintahan yang baik yang saling terkait satu sama lain, meliputi sebagai berikut:

1)      Partisipatif masyarakat (participation), semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan berpartispasi secara konstruktif.

2)      Aturan Hukum ditaati (prinsip rule of law), karangka hokum harus adil yang berlaku tanpa kecuali, termasuk hokum-hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3)      Tranparansi (transparency), dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tersedia memadai agar dapat dimengerti dan dapat dipantau.

4)      Memiliki Daya Tanggap (responsiveness), proses diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).

5)      Kebijakan yang berorientasi kepada Konsensus, tatanan kehidupan masyarakat yang baik dapat menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya consensus.

6)      Berkeadilan (equity) dan kesataraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7)      Efektif dan efesien, (effectivieness and efficiency) proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan warga dan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8)      Akuntabelitas (accountability), para pengambil keputusan di pemerintah, sector swasta dan organisasi masyarakat bertang jawab baik kepada masyarakat maupun  kepada lembaga yang berkepentingan.

9)      Visi strategis (strategic vision), para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan terhadap perubahan, sekaligus memiliki pemahaman dan kompleksitas sejarah, budaya dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

 

Pada prinsipnya karakter dasar good governance adalah semangat pluralisme, saling toleransi dan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.

Pilar-Pilar Good Governance

Good Governance akan bermakna apabila ditopang oleh lembaga-lembaga yang terlibat dengan kepentingan public. Jenis-jenis lembaga itu harus dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, yaitu:

  1. Negara, adalah berperan menciptakan kondisi politik, ekonomi dan social yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel, menegakkan hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public.
  2. Sector swasta, mampu menjalankan fungsinya dengan baik antara lain: menjalankan industry, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan yang berlaku, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).
  3. Masyarakat madani, kondisi masyarakat secara kelompok atau individu berperan menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan public, sebagai sarana cheks and balances pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan social pemerintah, mengembangkan sumber daya manusia dan sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

 

Good governance sebagai suatu gerakan adalah berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu gerakan Good gevernace harus memiliki agenda yang jelas untuk mencapai tujuan utamanya. Khusus bagi Indonesia agenda good governace sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang, yaitu:

  1. Agenda Dalam Bidang Politik, persoalan politik menjadi penghambat terwujudnya good governace, karena acuan konsep politik yang kurang demokratis berimplikasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu pembaruan politik yang menyangkut masalah penting, seperti pemilihan presiden yang jujur dan transparan, lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, reformasi agrarian dan perburuhan dan penegakan supremasi hokum.
  2. Agenda dalam bidang Ekonomi, pemberian otonomi daerah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kewenangan yang optimal sumber daya daerah. Pengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
  3. Agenda dalam bidang Sosial, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat sebagai perwujudan good governace , berpartisipasi aktif menuntun dan mengawasi berbagai kebijakan pemerintah, sebaliknya masyarakat yang tidak berdaya adalah sering menghadapi masalah dengan konflik, anarkhis.
  4. Agenda dalam bidang Hukum, system dan supremasi hokum factor penting dalam good governace , perlu reformasi hokum merupakan kebutuhan mutlak. Untuk memulihkan kepercayaan terhadap hokum perlu reformasi hokum dengan menata kembali system hokum yang mampu berfungsi dalam membrantas korupsi, menanggulangi disintegrasi dan lain-lain.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. EP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Governance pada BUMN adanya prinsip-prinsip yang meliputi:

1)      Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengambil keputusan dan mengemukakan informasi.

2)      Kemandiriaan, dimana perusahaan digelola secara professional tanpa berbentuan kepentingan dan prinsip-prinsip kooperasi yang sehat.

3)      Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organisasi sehingga pengelolaan perusahaan secara sehat.

4)      Pertanggungjawaban, sesuai pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5)      Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi stakeholder.

 

Perubahan Organisasi sebelum Good governance (GG) dan sesudahnya

Sebelum GG

Sesudah GG

Struktur bersifat:

  1. Birokratik
  2. Multilevel
  3. Disorganisasi manajemen
  4. Kebijakan, program dan prosedur ruwet
Struktur bersifat:

  1. Non-birokratik, sedikit aturan.
  2. Lebih sedikit level,
  3. Manajemen berfungsi baik.
  4. Kebijakan, program dan prosedur sederhana dan tidak ketergantungan.

 

Sistem:

  1. Tergantung pada beberapa system informasi kerja
  2. Distribusi informasi terbatas pada eksekutif
  3. Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior.
System:

  1. Tergantung pada system informasi kinerja.
  2. Distribusi informasi luas.
  3. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan.

 

Budaya organisasi:

  1. Orientasi ke dalam,
  2. Tersentralisasi
  3. Lambat dapat pengambilan keputusan,
  4. Realistis ideologi.
  5. Kurang berani mengambil keputusan.
Budaya organisasi:

  1. Orientasi keluar.
  2. Memberdayakan sumber daya.
  3. Pengambilan keputusan cepat.
  4. Terbuka dan terintegrasi.
  5. Berani mengambil resiko

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>