Pertemuan 9 : Konsep Demokrasi Dan Masyarakat Madani

Konsep dan Prinsip Demokrasi

 1. Arti dan Makna Demokrasi

                Demokrasi berasal dari kata Yunani  demos dan kratos. Demos  artinya rakyat,  kratos  berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Di dalam The Advancced Learner”s Dictionary of Current English (Hornby, dkk : 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan democracy  adalah :

“(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their ellected representatatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi peluang yang sama.

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan.

Karena rakyat itu serta secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa.

Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun tersu bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena :

  1. Tempat  yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
  2. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
  3. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir.

Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. untuk memudahkan pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut.

  1. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan.
  2. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.
  3. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mendosens kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara.

Istilah  demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat  sebelumnya.

Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut.

  1. Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk bedan-badan perwakilan.
  2. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

 

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan.

Landasan  pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

  1. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.
  2. b.              Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan Pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, Kekuasaan mayoritas, Hak-hak minoritas, Jaminan Hak Asasi  Manusia, Pemilihan yang bebas dan jujur, Persamaan di depan hukum, Proses hukum yang wajar, Pembatasan pemerintahan secara konstitusional , Pluralisme Sosial, Ekonomi dan politik, dan Nilai-nilai toleransi, Pragmatisme, Kerjasama dan mufakat.”

 

2. Jenis-jenis Demokrasi

Pada kegiatan belajar 2 Anda akan diperkenalkan lebih jauh tentang jenis-jenis demokrasi, sehingga Anda akan lebih jelas dimana kedudukan demokrasi langsung/tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan seterusnya.

a.             Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi kedalam  :

1)       Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

2)       Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik  Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

3)       Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat .

Demokrasi ini merupakan campuran anatara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan referendum? Yah, Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.

Referendum dibagi menjadi tiga macam :

(a)              referendum wajib

Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (Konstitusi) atau UU yang sangat politis.  UUD atau UU tersebut yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangan penting atau mendasar.

(b)     referendum tidak wajib

Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, Rancangan Undang-undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap.

(c)         Referendum konsultatif

Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b.             Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari :

1)             Demokrasi formal

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.

2)             Demokrasi Material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.

3)             Demokrasi Campuran

Demokrasi ini meruapakan campuran  dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

c.             Berdasarkan Prinsip Idiologi, demokrasi dibagi dalam :

1)                   Demokrasi liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar)

2)                Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar

Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perebedaan kelas.  Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum, politik.

d.             Berdasarkan  wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara

1)                Demokrasi sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlementer, antara lain ;

(a)              DPR lebih kuat dari pemerintah.

(b)              Meneteri bertanggung jawab pada DPR

(c)               Program kebijaksanaan kabinet dosesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.

(d)              Kedudukan kepala negara sebagai simbolm Tidak dapat diganggu gugat.

Dapatkah Anda mencari contoh negara mana yang menganuk demokrasi parlementer ?

2)             Demokrasi sistem pemisahan / pembagian  kekuasaan (presidensial)

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut :

(a)              Negara dikepalai presiden

(b)              Kekuasaan eksekutif presiden diajlankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.

(c)               Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.

(d)              Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden.

(e)               Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

 

3.             Nilai-nilai Demokrasi

 

Sebenarnya, pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat memberikan isi dan sifat kepada demokrasi yang berbeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain dan bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi pada satu masa  yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD Sementara tahun 1950.

Yang paling utama dalam menentukan berlakunya sistem demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi pada sistem itu, yaitu :

  1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
  2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

 

Di dunia barat, demokrasi berkembang di dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas, merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Di dalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak di dalam kehidupan masyarakat. karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat di dunia Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Atas dasar itu, berikut akan kita bahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). Henry B. Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diuatarakan Henry B Mayo :

  1. Menyelesaikana perselisihan dengan damai dan secara melembaga
  2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
  3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
  4. Membatasi pemakaian kekekarasan sampai minimum
  5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
  6. Menjamin tegaknya keadilan

 

Dengan demikian, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

  1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
  2. Suatu dewan perwakilan rakyat yanag mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah tentu saja pengawasan yang konstruktif (kritik membangun) dan sesuai normatif (aturan yanag berlaku)
  3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol ini menjalin hubungan yang rutin dan berkesinambungan antara rakyat dengan pemerintah.
  4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatak pendapat.
  5. Sistem Peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

Coba Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia ?  Coba simak uraian berikut !

 

Keunggulan Demokrasi

                Sebagaimana telah diuraikan ciri-ciri  demokrasi antara lain :

  1. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
  2. Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu tau golongan.
  3. kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat.
  4. Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

 

Setelah Anda menyimak ciri dari demokrasi dan nilai-nilai demokrasi sebagaimana telah diuraikan, coba bandingkan dengan bentuk pemerintahan berikut:

Oligarki  adalah sistem pemerintahan yang dijalanjan oleh segelintir orang untuk kepentingan orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerntahan dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat  dan keputusannnya tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut,

Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas.

Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama.

Diktator  ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak (otoriter)

 

Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidupan yang harus direlisaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam kehidupan bernegara segala bentuk penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai – nilai Pancasila sebagaimana nilai-nilai yang telah dikembangkan dalam terdahulu. Dalam unsur-unsur demokrasi seperti, proses bermasyarakat, proses berorganisasi baik organisasi sosial kemasyarakatan ataupun organisasi politik dalam naungan infra-struktur politik, organisasi kelembagaan negara seperti dalam jajaran eksekutif dan  birokrasi, proses legislasi di dewan perwakilan rakyat serta proses  mencari keadilan lembaga kehakiman harus dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati bersama sebagai dasar negara.

Demokrasi dengan dasar Pancasila berati jiwa dan roh dari proses demokrasi itu selalu tercermin nilai-nilai Pancasila. Perilaku politik warga negara yang telah mempunyai hak-hak politik harus dapat mencerminkan Pancasila. Pancasila dalam dijadikan sebagai kontrol pada saat kita berkomunikasi, bermusyawarah dan pengambilan  dalam partai politik. Nilai Pacasila sudah menjadi perilaku dalam tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan umum, seperti dalam kampenye pemilu, penghitungan suara serta menetapak anggota terpilih. Pancasila sudah menjadi perilaku politik saat sidang-sidang dan proses pengambilan politik di legislatif. Proses peradilan mulai dari penyelidikan di lembaga Kepolisian, penyidikan dilembaga Kejaksaan dan penuntutan hukuman di lembaga Peradilan haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pelayanan masyarakat oleh lembaga birokrasi baik pada tingkat pusat sampai ke daerah-daerah tidak lepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila.

Apabila segenab perilaku warga negara dan masyarakat telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi telah dilandasi oleh Pancasila. Pancasila diperlukan perngorbanan untuk dalam terrealisasi dalam masyarakat, kita harus dapat melihat kondisi kebangsaan secara menyeluruh dimana rakyat Indonesia masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan, masih banyak pemuda-pemuda generasi penerus yang masih dalam pengangguran, kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah, ketimpangan secara ekonomi dan sosial yang cukup jauh. Persoalan ini harus menjadi perhatian bagi pelaku-pelaku atau aktor-aktor demokrasi.  Alangkah tidak baiknya aktor demokrasi mementingkan diri-dirinya sendiri sementara rakyatnya sendiri berada dengan penuh penderitaan. Demokrasi Pancasila dalam perilaku politik harus menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemaanusiaan (tenggang rasa, tepa selira dan cita kasih), mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (mengutamakan kepentingan umum, rela berkorban dan cinta tanah air), mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyarawah/mufakat (berbicara penuh hikmah dan kebijaksanaan dan pertimbangan rasional) dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan (layanan harus adil / prima,  hukuman harus dijatuhkan dengan rasa keadilan, mengambil sesuatu sesuai dengan haknya, sikap tidak merugikan orang lain, masyararakat dan negara).

Dalam konteks sistem demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, nilai-nilai fundamental yang secara ideal menjadi panutan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

  1. Kesadaran mengisi kemerdekaan melalui belajar keras menjadi manusia berkualitas, siap bela negara dan rela berkorban.
  2. Kesadaran bahwa kemerdekaan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui selalu bersyukur kepada Allah.
  3. Kepekaan atas kewajiban pemerintah dengan sikap kritis, adaptif terhadap kebijakan publik.
  4. Kemauan untuk selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
  5. Kemauan untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa.
  6. Kemauan untuk jiwa kemanusiaan dengan saling menghormati sesama.
  7. Kesadaran akan NKRI melalui perilaku tidak bersikap kesukuan, kedaerahan dan fedarislit.
  8. Kesadaran sistem kepresidensial dengan menghormati jabatan dan simbol kepresidenan.
  9. Kesadaran dan kemampuan melaksanakan pemilu yang luber.
  10. Kesadaran akan kesejajaran DPR dengan pemerintah dengan mewujudkan pemahaman saling kontrol (check and balance).
  11. Kesadaran untuk mendukung otonomi daerah dengan berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan daerah.
  12. Kesadaran akan akuntabilitas publik keuangan dengan mewujudkan sikap kritis, dan adaptif.
  13. Kesadaran dan kemauan menjaga wilayah negara (wawasan nusantara) dengan memelihara lingkungan dan mengelola kekayaan alam sesuai perundang-undangan.
  14. Kepekaan terhadap kedudukan kehakiman yang merdeka dengan sikap kritis dan adaptif terhadap keputusan pengadilan.
  15. Kepekaan terhadap hak uji material  oleh MA dan MK dengan sikap kritis dan adaptif terhadap kebijakan publik perundang-undangan.
  16. Kesadaran akan sistem perekonomian berasas kekeluargaan dengan sikap kritis dan adaptif terhadap kebijakan publik.
  17. Kesadaran akan menghormati bendera negara, bahasa, garuda Pancasila dan lagu Indonesia raya.
  18. Dll.

 

B. Pendidikan Demokrasi

Di lihat dari segi cultural, system politik demokrasi ialah system politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dengan consensus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan pendapat di antara individu sesama individu, individu dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah, bahkan di antara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.

Sebaliknya demokrasi memberi tolerir konflik yang tidak menghancurkan system. Oleh sebab itu system politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai kepada perselisihan dalam bentuk kesepakatan. Prinsip inipulalah yang mendasari pembentukan identitas bersama , hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan politik dengan ekonomi.

Kebaikan Bersama

Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidup dengan menggunakan kesempatan politik melalui organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Dalam demokrasi diberi kesempatan bersaing secara wajar.

 

Identitas Bersama

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam system politik demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika  untuk Indonesia dan unity in diversity untuk Amerika Serikat. Dalam demokrasi penduduk tetap mempertahankan keterikatannya dengan budaya, suku, daerah, ras, agama dan adat istiadatnya, tetapi juga terikat kepada dasar dan tujuan bersama.  Dasar yang sama  itu berupa keterikatan kepada lembaga demokrasi, saling percaya, dan kesediaan hidup berdampingan secara damai dan rukun serta kesediaan berkompromi dan bekerja sama.

 

Hubungan Kekuasaan

Dalam system demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok-kelompok social dan lembaga-lembaga pemerintah. Terdapat situasi persaingan dan kontrol antara kelompok yang satu dengan yang lain, antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, seperti lembaga legislative dan yudikatif  mengontrol eksekutif.. Dalam demokrasi kekuasaan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam system politik demokrasi bersifat prosedural (rule of law) yang diatur dalam Konstitusi (UUD), artinya penguasa mendapat kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota masyarakat menaati kewenangan penguasa karena telah dipilih atau diangkat sesuai dengan autaran yang ditetapkan konstutusi.

 

Hubungan Politik dan Ekonomi

Unit-unit ekonomi dan kepemilikan barang dan jasa, pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan setiap porsinya. Mekanisme pasar dibiarkan mengatur kegiatan ekonomi, tetapi dalam hal menyangkut hidup orang banyak pemerintah ikut mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi, redistribusi dan pengadaan barang dan jasa. Dengan tampilnya pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum kepincangan kegiatan ekonomi akan dapat teratasi, sehingga praktek monopoli dan persaingan yang tak sehat dapat dicegah.

Pada hakekatnya system politik demokrasi dalam menentukan segala kehidupan bernegara adanya prosedur dan mekanisme  berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sistem pengorganisasian negara dalam demokrasi  dilakukan oleh rakyat atau atas persetujuan rakyat, yang mengandung aspen-aspek sebagai berikut:

1)       Formal, dalam demokrasi terkandung bagaimana cara partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti DPRD tingkat I dan II, DPR-RI, organisasi-organisasi sosial dan partai-partai politik. Pelaksanaan hak politik warga negara, seperti hak memilih dan dipilih adalah partisipasi yang sangat penting dari warga negara dalam kehidupan politik.

2)       Material, dalam demokrasi pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa mengehndaki pemerintah untuk  membahagiakan warga negara. Demokrasi tetap menjamin tegaknya hak-hak asasi manusia, terpeliharanya hak-hak warga negara dan masyarakat.

3)       Kaidah, demokrasi mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Kaitan negara  dan rakyat dibatasi dengan aturan yang terkandung dalam Undang Undang Dasar. Dengan demikian, pemerintah tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya serta warga negara akan bertindak dalam kehidupan bernegara sesuai dengan ideologi negara dan  konstitusi negara.

4)       Tujuan, demokrasi  membawa rakyatnya kepada masyarakat sejahtera. Penetapan tujuan negara sangat penting karena arah dan tujuan demokrasi adalah untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur.

5)       Organisasi, demokrasi juga menetapkan struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Organisasi itu terlihat dalam struktur kekuasaan negara  yang terdapat di lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan struktur pemerintahan daerah dan  pemerintahan desa pada tingkat bawah.

6)       Semangat, dalam demokrasi terdapat semangat. Semangat itu adalah nilai-nilai yang terkandung ideologi negara yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Pelaksananaa demokrasi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi juga diarahkan untuk membangun civil society (masyarakat madani) dimana didalamnya peran serta masyrakat  dalam penyelenggaaaraan negara sangatlah besar, dalam masyarakat madani partisipasi dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk mensukseskan tujuan pembangunan nasional, khususnya dan umumnya tujuan negara.

Menurut pandangan Welzer (1999:1) masalah civil society yang Indonesia disebut “masyarakat madani”, yang kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan akademis di berbagai belahan bumi,  merupakan pengulangan kembali perdebatan “American Liberalism/communitarianism” yang terpusat pada persoalan: the state atau negara di satu pihak, dan civil society di lain pihak, yang sesungguhnya  antara kedua persoalan tersebut satu sama lain saling berkaitan.  Menurut Welzer (1999) seorang civil republican Jacobin yang memihak kepada pandangan pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu komunitas yang dianggap penting, yakni “the political community” atau masyarakat politik yang anggotanya adalah warga negara yang kesemuanya dilihat sebagai …active participant in democratic decision making atau partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

Demokrasi telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, namun belum tentu setiap orang dan warga negara telah mahu menampilkan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan budaya demokrasi diperlukan adanya kemauan untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan membiasakannya dalam praktek kehidupan.

 

a.             Pendidikan Demokrasi dibagi atas tiga bagian:

1)       Pendidikan demokrasi secara formal yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan forma biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi.

2)       Pendidikan demokrasi secara informal yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat, sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya, langsung dapat dirasakan hasilnya.

3)       Pendidikan nonformal yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variable maupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang.

 

b.             Visi Pendidikan Demokrasi

Sebagai wahana substantis, pedagogis dan soaial cultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalamberbagai konteks.

 

c.             Misi Pendidikan Demokrasi

Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan.  Sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai.

Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat, dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan indivudual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.

Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi serta cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

Merujuk dari visi dan misi, strategi dasar pendidikan demokrasi yang dikembangkan strategi pemanfaatan aneka media, sumber belajar berupa kajian interdisipliner, masalah sosial, aksi sosial, dll.

Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya untuk melaksanakan pendidikan ini secara baik dan benar.

Proses semacam ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap cara berdemokrasi yang baik dan benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah maupun asas dalam berdemokrasi masyarakat. Pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi.

 

C. Masyarakat Madani

Konsep civil society sejak abad ke 18 telah menjadi wacana di Eropa, berbagai istilah padanan, seperti koinonia politike (Yunani), societas civilis (latin), societe civile (Perancis), burgerliche Gesellchaft (Jerman). Semua istilah itu mensinonimkan pengertian civil society dengan negara yang berarti masyarakat kota sekaligus masyarakat negara (citizen) setempat (Bachtiar Alam. 2006:194)

Apabila dilihat dari kehidupan politik, secara sederhana  sistem politik madani adalah sistem politik berperadaban (civilized) dalam pelaksanaannya adalah sistem politik demokratis berdasarkan  saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan (check and balance) antara negara (state) dan masyarakat (society), berkeadilan dan bersandar pada kepetuhan dan tunduk kepada hukum (law and order). Konsep masyarakat madani dapat dipahami sebagai masyarakat beradab dan berbudaya.

Pembentukan masyarakat madani dapat dilihat dengan  ciri-cirinya (indikasi), yaitu: kian bertambahnya kelas menengah sosial ekonomi yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kekuatan ekonomi, dan semakin terbukanya akses kepada  informasi .

Istilah masyarakat madani (civil society) pertama kali digunakan oleh filsuf Scotlandia, Adam Ferguson, untuk menunjukkan masyarakat kota yang sudah tersentuh peradaban maju, yaitu suatu  masyarakat  yang beradab yang membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan. Dalam perkembangan lebih lanjut istilah civil society didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom  yang mempu mengimbangi kekuasaan negara. Civil society diterjemahkan  ke dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat sipil, tetapi sering dikacaukan dengan pembedaan  sipil dan militer. Untuk itu  Nurcholis Madjid dan Arief Budiman mencari padanan dengan menyebut sebagai masyarakat madani, suatu istilah yang pertama kali digulirkan oleh Anwar Ibrahim (Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia) ketika mencanangkan Islamisasi ilmu-ilmu sosial. Sementara pengamat sosial  Daniel Dakhidae, menggunakan padanan dengan masyarakat warga.

Masyarakat  sipil (civil society) akan hidup dan berkembang dalam kondisi masyarakat ”demokrasi”, Oleh sebab itu sebuah negara perlu menjalankan secara sungguh-sungguh proses demokratisasi. Perlu dikembangkan  format politik yang lebih dmokratis, sehingga wujud demokrasi Pancasila yang dinginkan menjadi kenyataan..

Dalam mencari format politik untuk menperjuangkan demokrasi tidak akan pernah berhenti karena perwujudan Demokrasi Pancasila yang dicita-citakan jauh dari harapan, sementara pengertian demokrasi  selama ini disepakati mengandung dua dimensi (Andi Sopandi. 1998: 24), yaitu:

b)       Dimensi hak-hak asasi rakyat,

c)       Dimensi sistem pemerintah.

Bagaimana kedaulatan itu dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh negara dan sistem pemerintahan yang berlaku.

Gerakan-gerakan pro demokrasi merupakan salah satu prasyarat bagi pembentukan masyarakat madani. Beberapa pandangan pakar tentang masyarakat madani, yaitu:

1)       Menurut Guiseppe Di Palma kelompok atau gerakan prodemokrasi menyatakan bahwa masyarakat madani (sipil) adalah musuh alamiah dari otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam kontek ini demokrasi dianggap sebagai pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya politik, tetapi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

2)       Menurut John Keane bahwa  gerakan demokrasi bukanlah musuh berbuyutan ataupun teman dekat kekuasaan negara. Demokrasi mengehendaki pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu, tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasaan negara. Ia juga tidak bisa diciptakan tanpa kekuasaan negara.

3)       Menurut A.R. Norton menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat sipil harus berbentuk kerja sama ketimbang konflik dan perebutan kekuasaan. Dengan demikian pemerintah merupakan faktor penting bagi demokratisasi dan pembaruan (reformasi) politik yang merupakan agenda bagi berbagai gerakan dan kelompok dalam masyarakat, seperti reformasi tetap menjamin stabilitas yang dimanis.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa masyarakat madani menghubungan perbedaan-perbedaan yaitu bahwa civil society mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi diantara keduanya terdapat hubungan timbal balik dan civil society merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas.

 

Menyusuri Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil adalah gagasan yang berfungsi ganda (Andi Sopandi: 1998:25-26) yaitu:

d)        Membantu kita memahami cara kerja masyarakat tertentu dan apa perbedaan dengan bentuk organisasi sosial lainnya sebagai alternatif.

e)        Membantu kita menjelaskan norma-norma sosial kita dan menerangkan apa yang sebenarnya kita dukung dan mengapa kita tertarik kepadanya.

Masyarakat madani juga mengacu kepada kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berperadaban. Masyarakat madani tercipta kondisi dimana kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Tidak ada satu pihak mana pun, termasuk pemerintah dan gerakan-gerakan prodemokrasi yang berhak memaksakan aspirasi dan kemauannya sendiri, apakah dengan bentuk kooptasi atau hura-hura yang pada gilirannya hanya menimbulkan masyarakat tampa hukum. Oleh sebaba itu gerakan demokratisasi harus mengambil strategi yang lebih halus, berbudaya, berperadaban, bukan dengan jalan konfrontasi yang tidak mustahil mengorbankan masyarakat sendiri.

Titik temu antara pemberdayaan masyarakat madani (civil society)  dan  proses demokratisasi terletak pada gagasan kewarganegaraan (citizenship), yaitu perjuangan untuk pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak-hak sipil, hak politik, hak sosial ekonomi dan kultural.  Status warga negara adalah sama di muka hukum, namun harus diperjuangkan karena adanya kenyataan sosial berupa kehidupan manusia yang berkelas-kelas, seperti kelas bawah (rakyat kecil), kelas menengah dan kelas atas (golongan elite). Menurut John Rawls kewarganegaraan harus meliputi tiga unsur dalam masyarakat madani, yaitu:

1)       Negara bersifat netral terhadap apa yang dimaksud dengan hidup yang baik oleh warga negara.

2)       Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu kepentingan keadilan tertinggi, dan

Warga negara memisahkan dengan tegas kepentingan umum (publik) dengan kepentingan pribadi (privat).

Masyarakat madani di Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses modrnisasi, semenjak tumbuhnya kaum terpelajar dan golongan profesional maka dimungkinkan munculnya kesadaran politik untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan dan membentuk sebuah masyarakat. Menurut Robert A. Dahl ada delapan kondisi yang harus ada dalam proses demokratisasi sehingga terciptanya masyarakat madani, yaitu:

a)       kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi (termasuk partai politik).

b)       Kebebasan menyatakan pendapat,

c)       Hak untuk memilih,

d)       Hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

e)       Hak pemimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan dukungan dan suara rakyat.

f)        Hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber alternatif.

g)       Pemilihan umum yang teratur, jujur dan adil.

h)       Adanya lembaga-lembaga yang dapat membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada suara yang diperolehnya.

Kedelapan itu dapat diringkas menjadi tiga, yaitu kompetisi bersaing,  partisipasi politik dan kebebasan sipil berpolitik. Disamping itu proses demokratisasi menuju masyarakat madani, tercipta suatu kondisi masyarakat yang demokratis, yaitu:

1)       identifikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan cara-cara demokrasi.

2)       Konstitusi yang secara eksplisit  yang menggambarkan dan membatasi otoritas pemegang kekuasaan.

3)       Parati-partai politik saling berkompetisi untuk memperoleh suara.

4)       Tanggung jawab seluruh pemegang kekuasaan pada para pemilihnya, artinya semua pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat baik langsung ataupun tidak langsung.

5)       Keterlibatan langsung atau tidak langsung warga negara di dalam proses pengemabilan keputusan politik.

6)       Hak memilih dan dipilih bagi kaum perempuan secara proforsional dan profesional.

7)       Pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan secara rahasia.

 

Demokrasi masyarakat sipil, menurut Bresser-Pereira (Muzakki, Akh. 2010:256) ditandai dengan pengelolaan politik yang berdasar dan bermuara kepada masyarakat, tidak kepada kelompok elite, merupakan sebuah proses sejarah di mana masyarakat sipil menjadi sumber dari kekuasaan politik sesungguhnya.Maka perlu peningkatan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, ketika demokrasi telah berjalan masyarakat sipil terus bergerak secara aktif dan bersifat menuntut. Sikap aktif dan kritis masyarakat dalam realisasi kepentingan umum dan disertai dengan penegakan moralitas atas praktek politik kekuasaan.

Demokrasi sipil terciptanya kondisi tata kelola pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan publik, yaitu dalam bentuk penguatan kapasitas pilar-pilar demokrasi, apabila pilar demokrasi seperti Yudikatif, legislatif, partai politik, media massa dan masyarakat sipil penguasa super kuat pun dapat ditumbangkan, contoh kejatuhan Presiden Suharto 1998.

Kebijakan dan praktek yang berindikasi penyeimpangan jabatan dan kewenangan politik bisa diminimalisir oleh besarnya kekuatan masyarakat sipil, apabila masyarakat sipil itu besinergi dengan media massa sebagai control sosial. Oleh sebab itu masyarakat sipil perlu melakukan control yang efektif dan kuat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah. Masyarakat sipil memiliki kekuatan melalui asosiasi-asosiasi dalam bentuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi profesi dapat bergerak melakukan advokasi terhadap aspirasi dan kepentingan publik.

Dalam mengontrol proses demokrasi kekuasan pemerintah baik dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah sehingga melahirkan demokrasi  yang berkualitas akan ditentukan seberapa jauh kekutan masyarakat sipil (civil sosiety) . Oleh sebab itu, ormas-ormas besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama akan lebih baik memerankan fungsinya sebagai kekuatan pengontrol kekuasaan negara dari pada ikut-ikut terlibat dalam mendukung aktor atau kelompok yang menuju atau sedang berkuasa.

 

Konsep Masyarakat Madani Menurut Islam

Model masyarakat madani merujuk pada model masyarakat Madinah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW, dimana sewaktu beliau hijrah ke Madinah dijumpai kaum Yahudi dan Musyrikin yang menetap di kota itu dan segera membentuk suatu negara merdeka. Setiap penduduk mengadakan dalam kontrak sosial, Nabi menjalin kerja sama terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan saing menghargai serta pengakuan kemerdekaan terhadap setiap pemeluk agama. Kandungan Piagam Madinah terdiri dari : Mukaddimah, bab dan 47pasal. Menurut kalangan ahli hukum sebagai konstitusi negara tertulis yang pertama serta menurut Prof. HAR Gibb sebagai undang-undang negara. Piagam Madimah mempunyai berbagai aturan, seperti:

1)       Pembentukan negara bangsa (nation state) yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan mansuia lain.

2)       Hak asasi manusia, seperti tangung menanggung membayar dan menerima uang tembusan darat (diyat) diantara mereka karena suatu pembunuhan.

3)       Persatuan seagama, persatuan segenab warga negara, hak golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan warga negara, pimpinan negara dan politik.

4)       Dalam penutup, dinyatakan Tuhan (Allah) sebagai sumber kekuatan dan rujukan dan Muhammad sebagai Nabi dan kepala negara (Zainuddin, T. 2002: 100-102)

Konstribusi nilai-nilai Islam dalam pemebentukan masyarakat madani dimulai dari pembentukan negara sebagai basis organisasi politik. Negara kemudian menjadi sandaran kekuatan dan sentra dalam memdistribusikan nilai-nilai keseluruh dimensi dan aspek kehidupan.

Karakteristik masyarakat madani sesuai dengan uraian di atas sebagai berikut:

a)       Masyarakat madani masyarakat yang berperadaban maju.

b)       Masyarakat madani adalah masyarakat bebas, demokratis dalam pluralistik dan heterogen dalam masyarakat (pluralisme, toleransi dan demokratis).

c)       Penguasan tidak mendominasi dan tidak menganggap bodoh serta membatasi ruang gerak.

d)       Masyarakat madani membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya, dapat diterima dan dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab.

e)       Prinsip masyarakat madani adalah kesederajatan, keadilan dan keterbukaan.

f)        Masyarakat menghendaki keseimbangan dalam negara antara penguasa/pemerintah dengan masyarakat/warga, keseimbangan kekuatan negara dengan institusi sosial, keagamaan dan institusi paguyuban.

g)        Masyarakat madani terbentuk bila masyarakat realistis dalam menghadapi konflik.

h)       Masyarakat madani terdorong untuk membangun perbaikan ekonomi, intelektualitas, budaya modern, independent, partisipasi aktif , bertakwa kepata Tuhan YME dll.