Pertemuan 8 : Sistem Politik dan Dinamika Ketatanegaraan RI

Sistem Politik Indonesia

 

 

 1.   Pengetahuan politik dan sistem politik

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics  mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-sebaiknya.

Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yng digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu diingat bahwa penntuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian maupun alokasi  sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

  1. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan Negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

  1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atu kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakanya.

  1. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sector publik dari suatu Negara.

 

  1. Kebijaksanaan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasr pemikirannya adalah bahwa  masyarakat memiliki bebrapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

  1. Distribusi

Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagimana pembagian dan penglokasian nilai secara mengikat.

 

Supra struktur politik adalah kelembagaan negara yang terdapat dalam UUD yang berlaku di Indonesia. Lembaga kekuasaan negara itu  mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Lembaga infra struktur politik adalah lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kebebasan warga negara dalam  berorganisasi dan berserikat. Infra struktur politi itu dapat dibedakan kepada:

  1. Partai politik, yaitu organisasi sosial politik yang anggotanya memiliki suatu haluan dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk berkuasaan melalui sistem pemilihan umum yang berlaku dalam negara.
  2. Organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau forum komunikasi politik yang dibentuk oleh masyarakat. Organisasi ini dibentuk oleh masyarakat dengan berbagai tujuan melakukan kegiatan dalam bidang sosial, budaya dan agama, serta tidak bergerak dalam politik praktis, seperti Muhammadyah dan Nahdathul Ulama (NU).

 

2.  Supra Struktur Politik di Indonesia

 

Berdasarkan UUD 1945 Supra struktur politik Indonesia terdiri dari lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, yaitu:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (Lembaga Tertinggi Negara) yang memegang kedaulatan rakyat.
  2. Lembaga Tinggi Negara, yaitu:
    1. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
    2. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang bersama Presiden dan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
    3. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam bidang kehakiman yang tertinggi.
    4. Badan pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa keuangan yang dijalankan oleh pemerintah yang hasilnya dilaporkan kepada Dewan perwakilan Rakyat.
    5. Dewan Pertimbang Agung yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan serta mengajukan usul dan saran kepada Presiden.

 

Supra Struktur politik berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), adalah alat-alat perlengkapan negara federal,  yaitu:

  1. Presiden, sebagai  kepala negara.
  2. Menteri (Perdana Menteri) sebagai kepala pemerintahan.
  3. Senat, sebagai perwakilan negara bagian.
  4. Dewan perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat seluruh wilayah Indonesia.
  5. Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman.
  6. Dewan Pengawas Keuangan sebagai badan pemerinksa keuangan yang dijalan oleh pemerintah sesuai dengan APBN.

 

Kelembagaan negara  tersebut belum berjalan dengan sepenuhnya karena masa berlakunya Konstitusi RIS sangat singkat (1949-1950). Setelah kembali kepada bentuk negara kesatuan, maka Konstitusi RIS dirubah menjadi UUD Semntara 1950. dengan lembaga supra struktur politik adalah:

a)       Presiden dan Wakil Presiden yang berfungsi sebagai kepala negara.

b)       Menteri-Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

c)       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab kepada DPR.

d)       Mahkamah Agung yaitu lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dalam negara.

e)       Dewan Pengawas Keuangan, yaitu lembaga yang berwenang memeriksa keuangan negara yang dijalankan oleh pemerintah.

 

Pada masa pemerintahan Orde lama supra struktur politik sesuai dengan UUD 1945, namun tidak dibentuk melalui pemilihan umum. Di samping itu keenam lembaga negara dikendalikan sepenuhnya oleh kelembagaan Presiden. Lembaga lain sepeperti MPR, DPR dan MA di bawah kepemimpinan Presiden.

Pada Masa Orde Baru lembaga tertinggi dan tinggi negara telah terbentuk  melalui pemilihan umum yang berlangsung secara berkala (5 tahun sekali)

 

Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan  sebanyak empat kali, pelaksanaan demokrasi berlandasan kepada pokok-pokok pemerintahan negara sebagai berikut:

1)       Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3)

2)       Kedaulatan ditangan rakyat dan dilasanakan menurut undang-undang dasar (pasal 1 ayat 2)

3)       Majlelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota DPR dan DPD mengubah dan menetapkan  Undang-Undang Dasar, melantik dan memperhentikan Presiden menurut undang-undang dasar. (pasal 3)

4)       Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang  kepada DPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan memegang jabatan selama  5 tahun dan dapat dipilih satu kali lagi (lihat pasal 4 –7).

5)       Presiden dapat diberhentikan MPR setelah diputuskan bersalah melanggar undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak dapat membekukan DPR (pasal 7B dan C).

6)       Presiden memegang kekuasaan sebagai kepada negara, membentuk Dewan Pertimbangan, mengangkat para menteri, membentuk dan membubarkan kementerian menurut undang-undang (lihat pasal 10-17).

7)       Pemerintah Daerah  bersifat otonom yang diatur dengan undang-undang (lihat pasal 18 dan 18A dan B).

8)       DPR memegang kuasa membuat undang-undang, memiliki fungsi legislasi, anggran dan pengawasan (pasal 20 dan 20A).

9)       Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai kekuasan membuat undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D).

10)   Pemilihan Umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL), yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mandiri. (pasal 22E).

11)   Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bebas dan mandiri yang anggotanya dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden, serta mempunyai wakil di daerah-daerah.

12)   Kekuasaan Kehakiman bersifat merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Lihat dan amatilah struktur kelembagaan negara kita setelah Perubahan UUD 1945 sebagai pelaksaan demokrasi di masa reformasi dan coba bandingkan dengan masa sebelumnya!

 

3.  Infra Struktur Politik di Indonesia

 

Partai Politik

Menurut UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, yang dimaksuk Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Jadi tujuan partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi dan memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bernegara. Fungsi Partai Politik adalah:

  1. Fungsi sosialisasi politik, yaitu melaksanakan pendidikan politik.
  2.  Fungsi partisipasi politik, yaitu menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
  3.  Fungsi rekrutmen  politik yaitu kegiatan mencari dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik (Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota dll.) sesuai dengan mekanisme demokrasi.
  4. Fungsi pemandu kepentingan,  yaitu lembaga demokrasi merupakan wahana kegiatan menyatakan dukungan dan tuntutan  proses politik
  5. Fungsi komunikasi politik, menyalurkan informasi dan keinginan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah.
  6. Fungsi pengendali konflik, yaitu turut memecahakan dan menyelesaikan perselisihan antara berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat.
  7. Fungsi kontrol politik, yaitu kegiatan mengontrol kekuatan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

Partai Politik di Indonesia

Munculnya organisasi modern di awal abad kedua puluh yang ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo, Serikat Islam dapat disebut sebagai pertanda lahirnya partai pertama di Indonesia, selanjutnya berdirilah partai-partai politik lain,

Setelah kemerdekaan tradisi partai politik di Indonesia dimulai dengan munculnya usul yang diajukan oleh BPKNIP untuk berfungsi sebagai parlemen yang disampaikan kepada pemerintah. Usul itu menuntuk kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luaskannya kepada masuyarakat mendirikan partai politik demi mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 3 Nopember 1945 keluarlah Maklumat Pemerintah yang ditandatangai oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Maka tumbulah partai politik seperti cendawan tumbuh, menurut Alfian partai politik tersebut dalam digolongan kepada:

  • Aliran nasionalis, yaitu PNI, PRN, PIR Hazairin, Parindra, Partai Buruh, SKI, PIR-Wongsonegoro dll.
  • Partai Islam, seperti Masjumi, NU, PSII dan Perti
  • Aliran Komunis, seperti PKI, SOBSI dan BTI
  • Aliran Sosialis, sperti PSI, GTI dll.
  • Aliran Kristen/Nasrani, sperti Partai Katolik dan Parkindo.

Pegelompokan itu juga tak lepas dari kekuatan Jepang yang membagi aliran dalam politik Indonesia kepada golongan Nasional opportunis, Nasional Islam dan Komunis/Sosialis.

Partai Politik di masa demokrasi Liberal pada tahun 1950an  mendapat kesempatan secara bebas untuk masuk kepada pemerintahan, namun belum adanya partai yang memiliki dukungan nrakyat secara mayoritas, maka konflik-konflik dan pertentangan ideologi mulai memuncak. Setelah  Pemilu 1955  ditemukan peta kekuatan politik, yaitu Partai beraliran nasionalis (27,6%), Beraliran Islam (45,2%), beraliran komunis (15,2%) dan sisanya dari aliran Kristen dan Sosialis. Ekses negatif dari peranan partai politik masa demokrasi liberal adalah kedudukan pemerintah labil, kesempatan yang kurang bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya, keputusan politik dilakukan melalui perhitungan voting, oposisi yang menampakan citra negatif dan iklim kebabasan membuka peluang terbentuknya partai-partai baru.

Partai politik di masa demokrasi terpimpin (Orde lama) memberikan kesempatan kepada Presiden Sukarno dan Militer serta Partai Komunis untuk lebih berkuasa, hal ini disebabkan oleh kestabilan nasional yang terganggu sehingga Presiden mengeluarkan  pengumunan negara dalam keadaan perang (SOB).  Pada pemerintahan Sukarno ada kecenderungan untuk menguburkan partai politik termasuk PNI yang didirikannya karena selalu menimbulkan konflik. Besarnya pengaruh Sukarno sehingga partai politik tidak berdaya, akan tetapi demokrasi terpimpin yang dilaksanakan ternyata yang ada hanya terpinpinnya saja, sedangkan demokrasinya hilang..

Partai politik di masa Orde Baru, kegagalan G30S/PKI telah mengakhiri demokrasi terpimpin. Orde Baru melakukan pembaharuan politik. Pemilu 1971 terbentuk peta politik 9 partai politik dan satu Golkar, yaitu Golkar (62,8%, NU (18,67%), Parmusi (7,36%), PNI (6,94%), PSII (2,39%), Parkindo (1,34%), Katholik (1,11%) dan Perti (0,7%).. Orde Baru cenderung memisahkan politik dengan ekonomi, keterlibatan ABRI dalam politik erat kaitannya dengan Dwi Fungsi dimana peranan kaum sipil kurang mampu mengatasi krisis, Golkar merupakan kepanjangan tangan militer di lembaga sipil sehingga kedudukan partai politik semakin terdesak. Di samping itu Golkar dengan dukungan militer memobilisasi organisasi fungsional masyarakat untuk mendukungnya sehingga semakin melemahnya posisi partai politik. Semenjak Pemilu 1977 partai politik disederhanakan menjadi dua (PPP dan PDI) dan Golkar, kemudian  pada pemilu 1987 semua partai harus berasaskan Pancasila sehingga PPP yang beraliran Islam ditinggalkan banyak pendukung tradisonalnya, sedangkan kelompok kritis yang menghendaki pembaharuan politik mulai mendukung PDI.

Partai politik di masa Reformasi 1998, telah membuka peluang masyarakat mendirikan  partai, sehingga menghadapi Pemilu 1999 hadir partai politik sebanyak 48 Partai, namun tidak  satu mencapai kursi mayoritas, diantara lima besar adalah PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB dan PAN. Suatu hal masih belum berubah dalam budaya politik Indonesia adalah masih kuatnya budaya politik primordial, masyarakat masih menggantungkan aspirasi politiknya kepada tokoh karsimatik sehingga alam kebebasan belum dapat membuka jalan kearah demokratisasi.

Dalam menghadapai pemilihan umum  tahun 2004 jumlah partai politik yang menjadi  peserta pemilihan umum sudah berkurang, yaitu 24 partai politik. Namun tidak ada partai yang menguasai mayoritas di DPR, terdapat  beberapa partai yang mempunyai dukungan yang cukup  untuk lolos ke pemilihan umum 2009, yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB, Partai Demokrat dan  Partai Keadilan Sejahtera.

 

Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam suatu sistem politik negara modern yang bersifat demokratis usaha untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat secara efektif dan efesian adalah melalui pengorganisasian aspirasi masyrakat yang dapat dibedakan atas:

  1. Organisasi yang memngkhususkan  diri berperan dalam menentukan keputusan-keputusan kenegaraan di lembaga perwakilan (DPR) yang kemudian disebut partai politik.
  2. Organisasi yang memperlancar pelaksanaan aspirasi masyarakat dalam salah satu aspek kehidupan yang kemudian disebut organisasi non-politik atau disebut juga sebagai lembaga Swadaya Masyarakat. (LSM).

LSM secara luas meliputi seluruh Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara indonesia untuk berperan serta di dalam sistem politik negara. Pada hakikatnya LSM tidak memiliki aktifitas politik secara langsung di lembaga perwakilan rakyat. Namun secara tidak langsung LSM dapat mempunyai hubungan (komunikasi ) politik dengan DPR sesuai dengan bidang kegiatanya.

Dalam suatu istilah yang umum LSM disebut sebagai kelompok penekan (Pressure group), yaitu kelompok yang secara formal tidak berperan dalam kegiatan politik praktis, namun tetap melaksanakan kegiatan politik itu secara tidak alngsung. Dalam suatu masyarakat demokrasi liberal kelompok penekan itu adalah golongan kepentingan (interst group) yang keinginan agar kepentingannya tetap diperhatikan dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Dalam negara semenjak reformasi LSM secara bebas mempengaruhi DPR dalam pengabilan keputusan, seperti banyak LSM atau organisasi masyasrakat melakukan pendekatan ke DPR dan bahkan melakukan unjuk rasa agar kepentingannya diakomodir dalam penbuatan undang-undang. Maraknya demonstrasi pro dan kontar pada tahun 2005 terhadap rancangan undang-undang Anti Porno grafi dan Porno aksi yang akan diputuskan di DPR adalah karena dukungan atau tekanan dari kepentingan LSM dalam masyarakat.

Dalam suatu negara demokrasi LSM dapat menjadi ujung tombak perubahan sistem politik suatu negara, karena dia berhubungan secara langsung dengan aspirasi masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan LSM lebih dekat dengan aspirasi masyarakat adalah:

  1. Pembentukan LSM tidak membutukan persyaratan yang lebih ketat seperti pembentukan Parti Politik, khususnya dari segi jumlah keanggotaan.
  2. Kegiatan LSM sangat bersentuhan dengan kegiatan sehari-hari dalam masyarakat, seperti LSM yang bergerak dalam amal sosial.
  3. LSM memiliki akar budaya yang lebih kuat di dalam struktur masyarakat.
  4. LSM dalam masyarakat Indonesia lebih otonom, dapat hidup dalam rejim pemerintahan yang berbeda.

 

Cobalah amati organisasi masyarakat Muhammadiyah yang dirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan  pada zaman Belanda, masih tetap kuat samapi saat ini karena suatu LSM yang besar dan otonom yang tidak tergantung kepada irama kekuasaan pemerintahan. Begitu juga Nahdatul Ulama dengan jumlah anggotanya puluhan juta yang juga dirikan semenjak zaman Belanda , tetap kuat sampai saat ini karena sifat otonom dan berakar dalam sistem budaya dan kepercayaan masyarakat. Kedua organisasi masyarakat ini secara tidak langsung tidak terlibat dalam kegiatan politik, namun anggotanya adalah elit politik di dalam partai dan DPR, sehingga kepentingannya secara tidak langsung dapat mewarnai keputusan-keputusan politik yang dibuat dalam lembaga legislatif (DPR).

Dalam masyarakat demokratis menjamurnya jumlah LSM sebagai perwujudan dari kebebasan seseorang warga negara dalam  berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lissan dan tulisan, sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. dalam masyarakat Indonesia LSM tumbuh dan berkembang suatu dengan bidang kegiatannya, seperti bidang kegiatan keagamaan dan sosial, bidang perburuhan, bidang lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Berikut ini jenis-jenis kegiatan LSM, yaitu:

  • Organisasi profesi, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia, (PGRI) , Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Insinyur Indonesia PII), Persatuan Dokter Indonesia (PDI) dll.
  • Organisasi Para Pekerja, sperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. (SPSI).
  • Asosiasi Veteran, seperti Legium Veteran Republik Indonesia.
  • Gerakan Pemuda, seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dll.
  • Gerakan Wanita, seperti Komite Wanita Indonesia (Kowani).
  • Kelompok Ideologi dan agama, seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadyah.

 

4.    Pengertian strategi.

Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang diartikan sebagai”the art of the general” atau seni seorang panglima panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Pada abad modern sekarang  penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam peperangan , tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat denga mencantumkan sasarn sektoralnya.

Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:

  1. semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
  3. Semakin meningkat kemampuanuntuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
  4. Semakin meningkat kemampuan untuk mngatasi persoalan seiiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

 

5.   Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik (kebijakan)nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

  1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup : penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan falsafah Pancasilan dan UUD 1945.

  1. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-makro strategis guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu .

  1. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan. Wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen.

  1. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Kebijakan teknis ini dilakukan oleh kepala daerah, propinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu terdapat dua macam kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah.

C. Ketatanegaraan Indonesia

 

 Pembahasan tentang ketatanegaraan Indonesia melalui dinamika pelaksanaan UUD 1945, yang meliputi:

  • Masa awal kemerdekaan
  • Masa Orde Lama
  • Masa Orde Baru
  • Masa Era Global

 

          Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun waktu, yaitu : Pertama sejak ditetapkannya oleh  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 tanggal 10 Oktober diberlakukan surut mulai tanggal 17 Agustus 1945, sampai dengan berlakunya Konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan  tanggal 27 Desember 1949. Kedua adalah dalam kurun waktu sejak diumumkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang, dan ini terbagi pula atas masa Orde Lama, masa Orde Baru dan masa era global. Dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu kita telah mencatat pengalaman tentang gerak pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Berikut ini akan kita bahas pelaksanaan UUD 1945 itu dalam dinamika ketata negaraan RI.

1.       Masa Awal Kemerdekaan

 

Sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, makamulai saat itu berlaku tata hukum baru yang bersumber dari proklamasi kemerdekaan Indonessia dan tidak berlaku lagi tata hukum lama (zaman kolinial). Untuk mengganti seluruh tata hukum peninggalan kolonial dalam UUD 1945, Pasal II Aturan Peralihan dinyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dalam gerak pelaksanaannya pada kurun waktu 1945 – 1949, jelas tidak dilaksanakan dengan baik, karena  kita memang sedang dalam masa pancaroba, dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, sedangkan pihak kolinial Belanda justru ingin menjajah kembali Indonesia yang telah merdeka. Segala perhatian bangsa dan negara diarahkan untuk memenangkan Perang Kemerdekaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya UUD 1945 terjadi penyimpangan–penyimpangan konstitusional.

Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditetapkan dalam UUD 1945 jelas belum dapat dilaksanakan. Dalam masa ini sempat dianggkat anggota DPA Sementara, sedangkan MPR dan DPR belum sempat dibentuk. Waktu itu masih diberlakukan ketentuan Aturan Peralihan pasal IV yang menyatakan bahwa :”Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.

Penyimpangan konstitusional yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945 – 1949 itu. Pertama, berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan garis-garis besar dari haluan negara berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945. Kedua, berdasarkan perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer. Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) tanggal 11 November 1945, yang kemudian dinyatakan oleh Presiden dan diumumkan dengan  Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, sistem Kabinet Presidensial berdasarkan UUD 1945 diganti dengan sistem Kabinet Parlementer.

Kemudian pada tanggal 3 November 1945 atas usul BP-KNIP, pemerintah mengeluarkan suatu Maklumat, yang ditanda tangani oleh Wakil Pressiden, tentang pembentukan partai-partai politik. Tujuan Pemerintah ialah agar dengan adanya partai-partai politik itu dapat dipimpin segala aliran paham yang ada di masyarakat ke jalan yang teratur. Maklumat ini ikut memperkuat kedudukan sistem kabinet Parlementer.

 

Penyimpangan UUD 1945

 

Menurut Pasal 4  dan 17 UUD 1945 telah menunjukan bahawa UUD 1945 menganut system pemerintahan presidential. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat serta memperhentikan para menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Atas dasar itu maka tanggap 2 september 1945 dilantik kabinet yag pertama negara Republik Indonesia, yaitu Kabinet yang akan membantu Preiden dan wakilnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Presiden agar sistem pertanggungjawaban menteri kepada parlemen dengan pertimbangan sebagai berikut:

  • Dalam UUD 1945 tidak terdapat satu pasal pun yang mewajibkan atau melarang menteri bertanggung jawab.
  • Pertanggungjawaban kepada badan perwakilan rakyat itu adalah suatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat.

Usul Badan Pekerja KNIP itu diterima oleh Presiden dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Konsekwensi dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut ialah system pemerintahan Presidensial diganti menjadi sistem pemerintahan berdasarkan parlementer. Di sinilah letak penyimpangan konstitusional yang prinsipil karena maklumat tersebut melanggar pasal 17 UUD 1945.

 

2.    Masa Orde Lama

 

Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum, masing-masing untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Tugas Konstituante adalah untuk membuat suatu Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950, yang menurut Pasal 134 akan ditetapkan selekas-lekasnya bersama-sama dengan Pemerintah.

Untuk mengambil putusan menganai Undang-Undang Dasar maka pasal 137 UUDS 1950 menyatakan bahwa:

1)       Untuk mengambil putusan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar baru maka sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Konstituante harus hadir;

2)       Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir;

3)       Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah;

4)       Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keluhuran.

Dekrit oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945. Dalam keadaan seperti itu, yang menurut Kepala Negara menimbulkan kedaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, maka tindakan Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden tersebut dibenarkan berdasarkan hukum darurat negara (staatsnoodrecht).

Diktum Dekrit Presiden itu berbunyi:

  1. menetapkan pembubaran Kontitiante,
  2. 2.       Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
  3. 3.       Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sejak 5 Juli 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi bangsaa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sejak itu telah cukup banyak pengalaman yang kita peroleh dalam melaksanakan UUD 1945. Apabila dilihat pelaksanaan UUD 1945 untuk kurum waktu antara 1959 – 1965 (Orde Lama), lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum dibentuk berdasarkan undang-undang seperti yang ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga negara tersebut masih dalam bentuk sementara. Belum lagi jika kita mengupas tentang berfungsinya lembaga-lembaga negara tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Dalam masa Orde Lama itu Presiden, selaku pemegang kekuasaan eksekutif, dan pemegang kekuasaan legislative bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak semestinya. Presiden telah mengeluarkan produk legislative yang pada hakikatnya adalah undang-undang (sehingga sesuai UUD 1945 harus dengan persetujuan DPR) dalam bentuk penetapan Presiden, tanpa persetujuan DPR. Selain itu terdapat pula penyimpangan-penyimpangan lain, antara lain:

(1).   MPR, dengan Ketetapan No.I/MPRS/1960 telah mengambil putusan menetapkan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudulan” Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang lebih dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) sebagai GBHN bersifat tetap, yang jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

(2).   MPRS telah mengambil putusan mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan Presiden lima tahun.

(3).   Hak budget DPR tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 Pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam tahun 1960, karena DPR tidak dapat menyetujui Rancangan Pendapat dan Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah, maka Presiden waktu itu membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dan membentuk DPR- Gotong Royong (DPR-GR)

(4).   Pimpinan Lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara sedangkan Presiden sendiri menjadi anggota DPA, yang semuanya tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Penyimpangan ini jelas bukan saja mengakibatkan tidak berjalannya system yang ditetapkan dalam UUD 1945, melainkan juga telah mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta terjadinya kemerosotan ekonomi yang meencapai puncaknya dengan pembrontakan G-30- PKI. Pembrontakan tersebut dapat digagalkan melalui kekuatan-kekuatan yang melahirkan pemerintahan Orde Baru.

 

 3.  Masa Orde Baru

 

Gagalnya perebutkan kekuasaan oleh G30S PKI itu telah dapat diungkapkan dan dibuktikan, baik melalui sidang pengadilan maupun bahan dan keterangan lainnya, bahwa PKI lah yang mendalangi secara sadar dan berencana coup d’etat itu.   Keadaan semakin meruncing, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan. Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan “Tri Tuntutan Rakyat” (Tritura), yaitu:

  1. Bubarkan PKI;
  2. Bersihkan Kabinet dari unsure-unsur PKI;
  3. Turunkan harga-harga/perbaiki ekonomi.

Pengemban Supersemar telah  membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan dalam berbagai bidang selama pemerintahan Orde Lama dengan yang konstitussional, yaitu melalui  Sidang MPRS yang telah mengahasilkan:

  1. Pengukuhan Supersemar (Tap. No.IX/MPRS/1966)
  2. Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya (Tap. Mo. XXV/MPR/1966)
  3. Penegasan Kembali Landasan Kebijakssanaan Politik Luar Negeri RI (Tap. No.XII/MPRS/1966)
  4. Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Tap. No. XXIII/MPRS/1966)
  5. Pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (Tap. No.XXXIII/MPRS/1967)
  6. Pengangkatan Suharto Sebagai  Presiden sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum (Tap. No.XLIV/MPRS/1968).

Dalam rangka pembentukan kelembagaan negara MPR, DPR, DPA, BPK dan MA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Daar 1945, yang dilakukan dengan undang-undang. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR mengeluarkan undang-undang, yaitu:

    1. UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum,
    2. UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
    3. UU No. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, kemudian dirubah dengan UU NO.4 tahun 1978.
    4. UU No. 5 tahun 1973 tentang Sussuan dan Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan.
    5. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan kerja bagi Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan Lainnya, sedangkan mengenai Mahkamah Agung pengaturannya terdapat di dalam UU No. 14 tahun 1985.

 

Konsensus nasional ini telah mewarnai pelaksanaan demokrasi di negara Republik Indonesia sepanjang pemerintahan Orde Baru sehingga pelakssanaan UUD 1945 lebih cenderung berpihak kepada rejim yang berkuasa apabila dibandingkan upaya menegakkan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 itu sendiri. Pemerintahan Orde Baru telah banyak melakukan peyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu-pemilu antara lain:

    1. campur tangan birokrasi terlalu besar dalam mempengaruhi pilihan rakyat,
    2. Panitian pemilu tidak independen, memihak ssalah satu kontestan,
    3. Konpotisi antar kontestan tidak leluasa,
    4. Rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan,
    5. Penghitungan suara tidak jujur,
    6. Kontestan tidak bebas kampanye karena dihambat aparat keamanan/perizinan. (lihat.Eep Saefulloh Fatah.1997: 22-23).

 

Mengingat pemilu adalah titik awal dari pembentukan sebuah pemerintahan demokrasi, maka kelemahan dan praktek pemilu membawa kinerja sistem politik, yaitu tercipta perwakilan politik yang kurang kondusif bagi demokrasi. Wakil rakyat lebih cenderung loyal kepada parpol yang menunjuknya   menjadi wakil rakyat ketimbang pada rakyat pemilih (tipe partisan). Akibat pemilu Orde Baru kepada  DPR menyokong pembatasan kapabilitas politik legislatif itu, sehingga penggunaan hak-hak DPR, seperti hak inisiatif dan fungsi pengawasan menjadi lemah. Kenyataan ini makin memperkuat eksekutif sebagai pemilik pusat kekuasaan yang mengatasi legislatif.

Ekses pemilu yang juga fundamental adalah terbentuknya format “demokrasi” ala Orde Baru yang khas. Sebuah model “demokrasi terpimpin” yang dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan politik pada puncak kekuasaan. Pada saat yang sama struktur kekuasaan macam itu melebur kekuasaan eksekutif dan pengontrolannya (legislatif dan yudikatif) ke dalam satu saluruan kekuasaan. Model demokrasi seperti ini dapat dinamai model “demokrai terpimpin konstitusional”. Sebuah reinkarnasi model demokrasi terpimpin yang telah direparasi apek yurudis-formalnya sehingga menjadi konstitusional. Demokrasipun cenderung berhenti di tingkat slogan dan simbolik, lalu tercegah untuk bekerja di tingkat praksis (1997: 26).

Alokasi nilai dibidang politik dalam melaksanakan UU No.1 tahun 1983 tentang susunan dan kekdudukan MPR/DPR Presiden Suharto melakukan:

  1. Menerapkan penelitian khusus (Litsus) kepada segenap calon anggota MPR/DPR dengan kritium hanya yang berkualifikasi monoloyalitas terhadap dirinya, yang diijinkan menjadi calon resmi dari Partai dan Golkar.
  2. Menetapkan keluarga Presiden, para pejabat eksekutif beserta beberapa keluarganya dan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis keluarga Presiden sebagai calon resmi dari Partai Politik dan Golkar.

Dalam pelaksanaan UU No. 2 tahun 1983 tentang PEMILU;

  1. Presiden Suharto secara subyektif mencoret dan mengganti calon yang tidak memenuhi persyaratan subyektif dari Partai Politik dan Golkar.
  2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuat di kantor-kantor dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan bukan pada hari libur tetapi hari kerja.
  3. Pelaksanaan pemungutan suara, sejumlah pemilih pendukung Golkar diberi formulir A-B sampai 5-10 lembar seorang

Dalam pelaksanaan UU No. 3 tahun 1983 tentang Partai Politik dan Golkar, ketentuan yang melarang kegiatan politik partai politik hanya sampai kabupaten, Sedangkan Golkar secara terbuka melakukan kegiatan politik sampai desa-desa. Semua pegawai negeri dan warga ABRI yang masih aktif maupun pensiun pada semua tingkat jabatan terbuka melakukan pemaksaan dengan sanksi pada segenab anggota jajarannya untuk memilih Golkar. Sedangkan Organisasi Masyarakat (Ormas) menurut UU No.5 tahun 1985 tidak dibolehkan berafiliasi kepada Partai Politik, tetapi banyak Ormas yang diperbolehkan berafiliasi kepada Golkar. Undang-undang No. 5 tahun 1985 tentang Referendum mengatur tidak memungkinkannya diselenggarakannya referendum karena mempersyaratkan syuara 90% dari seluruh peserta referendum (Universitas Pancasila: 1999:12-13).

 

 4.    Masa Globalisasi

 

Setelah berakhirnya pemerintahan Suharto terbuka kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945 untuk dilakukan amandemen. Beberapa pakar yang mengumakan perlunya perubahan UUD 1945 antaralain:

Laica Marzuki (1999) berpendapat bahwa dalam menuju Indonesia baru yang demokratis, perlu UUD 1945 diamandemen dengan pertimbangannya adalah:

  1. UUD 1945 adalah sementara, sebagaimana tatkala PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rapatnya, tertanggal 18 Agustus 1945, di gedung Pejambon, Jakarta, Ketua PPKI Ir. Sukarno mengemukakan bahawasanya UUD yang disahkan rapat adalah UUD yang bersifat sementara dan kelak dibuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna.
  2. UUD 1945 menumbuhkan figure Presiden yang diktatorial, hal ini terlihat dalam Pasal 7 yang dapat digunakan oleh Suharto untuk memegang jabatan Presiden selama 32 tahun. Belajar dari sejarah Amerika dimana Konstitusi Amerika (1787) semula tidak membatasi masa jabatan Presiden, namun mengalami perubahan yang disetujui oleh Kongres 12 Maret 1947 yang membatasi jabatan Presiden dua kali empat tahun.
  3. Mahkamah Agung perlu diperbakali hak menguji undang-undang (Judicial Review), dengan kedudukan Presiden yang kuat dalam system pemerintahan Presidensial membutuhkan perimbangan kekuasaan yang cukup kuat pula di pihak Mahkah Agung, yakni membekali Mahkamah Agung dengan kewenangan pengujian (toetsing) terhadap undang-undang (Judicial review). Sedangkan pasal 26 ayat (1) dengan undang-undang No.14 tahun 1970 tentang  Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menurut sama sekali kemungkinan MA melakukan pengujian terhadap undang-undang.

Dalam kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, memberikan kekuasaan yang maha dahsyat kepada Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga hasilnya justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa Orde lama. Kenyataan ini menurut Muchsan (1999. 3-7) atas dasar indikator sebagai berikut:

  1. Dengan adanya fusi antar partai politik sehingga hanya dua partai politik dan satu Golkar membrangus sistem demokrasi,
  2. b.       adanya single majority pada, sama dengan one party system,
  3. c.        Secara material Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,
  4. d.       Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak berdaya;
  5. e.        MPR yang merupakan corong Presiden menyatakan tidak akan merubah UUD;
  6. f.         Secara material jabatan Presiden tidak terbatas;
  7. g.       Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain  melakukan politik “yes men”.

Sedangkan menurut pakar Moh. Mahmud MD (1999) berdasarkan berbagai studi tentang UUD 1945 tercatat kelemahan-kelemahan muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu:

  1. Tidak ada mekanisme chek and balances,
  2. Terlalu banyaknya atribut kewenangan,
  3. Adanya pasal-pasal yang multitafsir,
  4. Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara negara).

 

Sebagai usaha untuk megembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat  berdasarkan UUD 1945, salah satu aspirasi yang terkandung di dalam semangat reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka pada awal globalisasi MPR telah mengeluarkan seperangkat ketatapan secara landasan konstituionalnya, yaitu:

  1. Pencabutan ketatapan MPR tentang Referendum (dengan Tap. No.VIII/MPR/1998).
  2. Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Tap. No.XIII/MPR/1998).
  3.  Pernyataan Hak Asasi Manusia (Tap. No.XVII/MPR/1998).
  4. Pencabutan Ketatapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara (Tap.No. XVIII/MPR/1998).
  5. Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
  6. Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal  18 Agustus 2000.
  7. Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan (Tap. No.III/MPR/2000).
  8. Perubahan Ketiga  pada tanggal 1-10 Nopember 2001 dan
  9. Perubahan keempat (terakhir) UUD 1945 1-11 Agustus 2002.

 

Kelembagaan negara Menurut Perubahan UUD 1945

Berdasarkan Perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri dari:

  1. Lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  2. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden danWakil Presiden.
  3. Lembaga Yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman, terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
  4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat

 

MPR Menurut Perubahan UUD 1945,          Perbedaan MPR sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 dapat dilihat dari bagan berikut:

Perbedaan Sebelum Perubahan UUD 1945 Sesudah Perubahan UUD 1945
Komposisi DPR, Utusan Daerah dan Golongan Anggota DPR dan DPD
Rekrutmen DPR (lewat Pemilu dan diangkat), Utusan Daerah dan golongan yang diangkat Seluruh anggota DPR dan DPD dipilih lewat Pemilu
Legislasi Oleh DPR Kekuasaan legislasi ada di DPR, DPD juga dapat mengajukan dan membahas RUU berkaitan dengan otonomi daerah
Kewenangan Tak terbatas Terbatas tiga, yaitu mengubah UUD, melantik presiden/wakil presiden dan impeachment

 

Pada pasca-Pemilu 2004, Indonesia menjalankan sistem majelis perundang-undangan kembar (bikameral), yang mana MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Setelah dihapuskannya utusan golongan dari komposisi MPR, maka seluruh anggota MPR dipilih melalui pemilu.

 

Presiden

Kekuasaan Kepala Pemerintahan: Menurut  Pasal 4 UUD 1945 Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, artinya Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Di dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Dalam hal ini UUD tidak menetapkan pembagian tugas yang rinci.

               

Perubahan Ketiga UUD 1945 , pasal 6 ayat (1)  berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, Pemilihan Presiden secara langsung, prosedurnya sesuai dengan pasal 6A UUD 1945 adalah:

1)       Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu (6A ayat 2).

2)       Pasangan yang mendapat suara lebih lima puluh persen Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang suara terbanyak dipilih oleh rakyat kembali secara langsung,

 

Pasal 7 menetapkan masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden, ialah selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. hanya satu kali masa jabatan”.         Pemberhentian Presiden, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,

 

Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara.

 

Pasal 10 sampai dengan pasal 15 mengatur kekuasaan Presiden selaku  Kepala Negara, ialah:

  1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara (pasal 10). Dalam pasal ini tidak disebutkan Kepolisian Negara, kedua-duanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
  2. Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11).
  3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12).
  4. Mengangkat duta dan konsul dan menerima duta lain (passal 13). Berdasarkan Perubahan Pertama UUD  persetujuan dari DPR.
  5. e.          Memberi grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan  amnesty dan abolisi  memperhatikan  pertimbangan DPR.
  6. Memberi geralaran, diatur dengan Undang-Undang.

 

Dewan Pertimbangan Agung (Dewan Pertimbangan)

 

Berdasarkan Perubahan Keempat UUD 1945 kedudukan, fungsi dan peranan Dewan Pertimbangan Agung telah dihapuskan dalam kelembagaan negara. Pasal 16 Perubahan Keempat UUD 1945 berbunyi: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Kementerian Negara

Sesuai dengan pasal 17  ayat (1) UUD 1945 Presiden dibantu oleh menteri-menteri.. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan dan  pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang.

 

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 pada Bab VI pasal 18. Menurut Penjelasan Pasal 18 UUD 1945:

  1. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
  2. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang.
  3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah  pemerintahan akan bersendi pada permusyawaratan.

 

. Beberapa pertimbangan supaya Undang-undang ini diganti dengan UU No. 22 tahun 1999 adalah:

  1. 1.       Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.
  2. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untukperan serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
  3. Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
  4. Perlu mengakui serta menghormati hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan lain-lain.

Untuk mendukung keberhasilan Otonomi Daerah, harus dana yang mencukupi sebagai sumber penerimaan pelaksanaan desentralisasi yang diatur dengan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan perimbangan seperti dalam tabel adalah:

 

 No.                 Dana Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
  1

2

3

 

4

5.

Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber Daya Alam (Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan)

Minyak Bumi (setelah dikurangi pajak)

Gas Alam (setelah dikurangi pajak)

10%

20 %

20 %

 

85 %

75 %

90 %

80 %

80 %

 

15 %

25 %

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 

Setelah Perubahan Pertama UUD 1945 terjadi perubahan kekuasaan DPR, khususnya dalam membuat undang-undang. Kekuasaan membuat undang-undang yang selama ini dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, berubah menjadi   “Dewan Perwakilan Rakyat memegang Kekuasaan membentuk undang-undang” (Perubahan I:pasal 20), sedangkan  “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” (Perubahan I:5 ayat (1)). Dalam proses pembuatan undang-undang harus mendapat persetujuan bersama antara  DPR dengan Presiden. Kedudukan DPR  berdasarkan

Secara umum tugas dan wewenang adalah :

  1. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang.
  2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijaksanaan pemerintah.
  4. Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden,
  5. Membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK,
  6. Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR kepada DPR.

 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut  DPR dan Anggotanya mempunyai hak, yaitu:

  1. hak meminta keterangan (interpelasi),
  2. hak mengadakan penyelidikan (angket),
  3. hak mengadakan perubahan (amandemen),
  4. hak mengajukan pernyataan pendapat,
  5. hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan,
  6. hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (inisiatif)
  7. hak mengajukan pertanyaan, protokoler dan hak keuangan/administrative.

 

Dewan Perwakilan Rakyat berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Dalam Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara menetapkan, bahwa jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum mengingatkan Presiden. Berdasarkan perubahan keempat UUD 1945 seluruh anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian TNI/Polri untuk pemilihan umum  2004 telah keluar dari DPR.

 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sesuai dengan perubahan UUD 1945, Dewan perwakilan daerah merupakan salah satu dari kelembagaan negara, yang diatur dalam pasal 22C dan 22D. dengan ketentuannya adalah:

1)       Keanggotaannya, dipilih melalui pemilihan umum,

2)       Persidangan, sedikitnya sekali dalam satu tahun,

3)       Kewenangannya,  mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah.

4)       Kepengawasan, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ketentuan tentang BPK diatur dalam pasal 23E, 23F dan 23G Perubahan UUD 1945. Pada intinya BPK adalah badan yang bebas dan mandiri, keanggotaanya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinnya dipilih oleh anggotanya. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi.

 

Mahkamah Agung (MA)

 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Salah satu jaminan bagi kebebasan kekuasaan kehakiman itu antara lain terletak pada jaminan kedudukan hakim yang harus diatur dengan undang-undang (pasal 25).              Lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan masing-masing undang-undangnya adalah :

  • Peradilan umum (UU No.2/1986),
  • Peradilan Agama (UU NO.7.1989).
  • Peradilan Militer (UU No.5/1950),
  • Peradilan Tata Usaha negara (UU No.5/1986).

 

Kekuasaan Kehakiman

 

Berdasarkan Perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman  diatur dengan pasal 24, 24A, 24B, 24C dan pasal 25.

Mahkamah Agung, yaitu:

1)       Wewenangnya adalah mengadili tingkat kasasi. Dan memguji peraturan perundang-undang dibawah undang-undang,

2)       Calon hakim hakim diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan ditetapkan oleh Presiden.

Komisi Yudisial, yaitu:

1)       Kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim,

2)       Keanggotaan, diangkat dan diperhentikan Presiden atas persetujuan DPR

 

Mahkamah Konstitusi (MK)

1)       Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kelembagaan negara,  memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu.

2)       Kewajibannya memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai digaan pelanggaran Presiden menurut undang-undang dasar.

3)       Keanggotaannya, sembilan anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang dari Presiden. Ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggota.

 

Perubahan Sistem Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945

Dalam perubahan pasal-pasal tentang kelembagaan negara tidak lepas dari konteks dari reaksi keadaan sosial politik masyarakat, sehingga mempengaruhi substansi perubahan Beberapa pasal reaktif tersebut menurt pengamat politik yang diwawancarari oleh harian Kompas adalah antara lain terlihat dalam tabel berikut:

 

Beberapa Pasal Reaktif

Konteks Sosial-Politik

Pasal 3 Perubahan Ketiga:

MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar

Pada awalnya kewenangan MPR hanya menetapkan UUD. Ketika kelompok masyarakat usul pembentukan Komisi Konstitusi dan mempermasalahkan  kewenangan MPR, pasal itu dirubah.
Pasal 7C Perubahan Ketiga:

Pressiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

Wacana Presiden Abdurrahman Wahid membekukan DPR melalui dekrit Presiden kencang dan kemudian dekrit itu dikeluarkan dengan pembekuan DPR
Pasal 13 Perubahan Pertama:

Presiden menerima penempatan duta dengan lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Sepak terjan Duber AS Robert Gelbard sering kontraversial sehingga menimbulak reaksi dari DPR.
Pasal 22D Soal Keweangan DPD mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dsb. Pada awalnya Tim Ahli mengusulkan kesetaraan antara DPR dan DPD dalam pengusulan RUU. Jadinya DPD menjadi subordinat DPR karena resistensi dari DPD
Pasal 24C Perubahan Ketiga:

Mahkamah Konstutusi mempunyai sembilan orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang dari DPR, Presiden dan MA.

Usulan Tim Ahli sembilan hakim konstitusi diusulkan Presiden dengan mendapatkan konfirmasi dari DPR.

 

Berdasarkan perubahan pasal-pasal UUD 1945  tentang kelembagaan negara, maka struktur kelembagaan negara tentu akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu pada bagian ini kita akan  menjelaskan dalam bentuk bagan perbandingan kelembagan negara sebelum dan sesudah terjadinya perubahan UUD 1945.

 

 

 

 

 

 

D. Implemntasi Politik dan Strategti Nasional

 

Dalam  format GBHN sebelumnya dengan catatan materil Pembangaun Jangka Panjang tahap kedua yang baru untuk lima Pembangunan lima tahun. Ternyata kemudian GBHN ini tidak sempat dilaksanakan dan dicabut berdasarkan GBHN 1999 – 2004. Dari pada itu MPR RI menetapkan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Indonesia masa depan (Visi Indonesia 2020).

 

Era Reformasi (1999 – 2004)

NKRI yang merupakan dasar pembangunan . nasional, telah kukuh tetapi masih ada ancaman dan gangguan berupa kemajemukan dan sentralisasi otoritas berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Sistem absolute dan kekuasaan presiden berlebihan melahirkan budaya korupsi,  kolusi, nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional seluruh aspek kehidupan. Ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisidan situasi Negara membangkitkan gerakari reformasi yang telah mendorong terjadinya kemajuan di bidang politik, penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masyarakat disertai pcngurangan dominasi pemerintah.

Selain itu, ancaman disintegrasi di berbagai daerah seperti Maluku, Aceh, Irian Jaya merupakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi. Di bidang hukum tetjadi kontroversial, produk hukum perangkatya menunjukkan peningkatan .tetapi kesadaran hukum melemah sehingga supremasi hukum tidak terlaksana dengan benar. Tekad memberantas segala penyelewengan belum diikuti dengan langkah nyata karena proses peradilan yang mandul sehingga terjadi krisis hukum. Hukum juga belum melaksanakan HAM sehingga terjadi kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Tingkat kepercayaan, terhadap TNI dan Polri berkurang karena digunakan sebagai alat kekuasaan, gangguan keamanan dan ketertiban serta pelangaran HAM meningkat.

Sistem ekonomi yang terpusat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku ekonomi, antar golongan sehingga memunculkan monopoli ekonomi oleh di tangan sekelompok kecil masyarakat. Penganguran semakin meningkat dan meluas berdam,ak pada keamanan dan ketertiban, kesehatan yang dapat menurun dan kualitas fisik dan intelektual manusia Indonesia. Sementara pemanfaatan sumber daya alam tidak terkendali berakibat pada kerusakan ligkungan.

Pendidikan kurang berorientasi pada akhlak dan moralitas sehingga masyarakat kurang memiliki tolertansi dan kebesamaan. Pengembangan iptek belum dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan. Kehidupan agama juiga belum memberikan jaminan pcnigkatan kualitas ,iman dan takwa sehingga merebak penyakit sosiaI. Peranan perempuan. masih duordinatif dan kuantas sertaperanan generasi muda menurun. Luasnya lingkup pembangunan daerah membuat otonomi daerah belum didukng oleh kemampuan SDM yang memadai. Dan posisi tawar politik luar negen Indonesia sangat lemah.

Kondisi umum Indonesia menunjukkan kecenderungan kualitas kehidupan dan jati diri bangsa menurun. Untuk itulah bangsa Indonesia, terutama pemerintah, elite politik dan pemuka masyarakat bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi. Untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

a. Visi

Terwujudnya masyarakt Indonesia   yang     damai, demokratis,berkeadiulan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,berkesadaran hukum dan lingkunagn, menguasai iptek. memilki etos kerja yang tingi serta berdisiplin.

b.  Misi

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1)    Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2)    Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bemegara.

3)    Peningkatan pengamalan ajaran agama dalan kehidupan sehari-hari­ untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan ‘kepada Tuhan YME dalam kehidupan dan mantapnya umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

4)    penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat

5)    Perwujudan system hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran.

6)    Pewujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian,  dinamis, kreatif dab berdaya tahan terhadap pengaruh gloibalisasi.

7)    Pemberdayaan, masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; dengan mengambangkan sistem ekonomi keraklyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasas pada sumber daya alam dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

8)    Pewujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah NKRI.

9)    Pewujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapanga kerja.10) Pewujudan aparatur negara yang berfhngsi melayani masyarakat profesional, berdaya guna, produktit: transparan, bebas, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

11)  Pewujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh akhllk mulia, kreatif: inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat berdisplin dan bertanggug jawab, berketerampilan serta menguasai iptek dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

12)  Pewujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

 

c.  Arah Kebijakan

Pembangunan nasional di era reformasi ini memunculkan berbagai kebijaksanaan, di bidang hukum, politik, agama, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan pertahanan keamanan.

 

d.  Kaidah Pelaksanaan

I)    Presiden sebagai kepala Negara menjalankan tugas penyelenggaraan Negara berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

2)   Propernas dirinci dalam rencana pembangunan tahunan (Repeta) yang memuat anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) ditetapkan presiden dan DPR. Di daerah tingkat I disusun APBN tingkat I dan di daerah tingkat II disusun APBN tingkat II

 

 Aplikasi Politik Strategi Nasional (Polstranas)

Agar Polstranas dapat diaplikasikan menjadi pembangunan nyata maka harus dibuat undang – undang anggaran pendapatan Negara (UU-APBN) karena dalam undang – undang tersebut akan tercantum jumlah anggaran dan pendapatan Negara tahun yang bersangkutan, sumber pendapatan, distribusi pembelanjaan, rencana kegiatan dan alokasi anggaran.

Dengan disyahkannya UU-APBN akan jelas semua kegiatan pembangunan yang akan diselenggarakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan dengan demikianlah dapat dilaksanakan dalam rangka perwujudan pembangunan nasional.

Penyusunan RUU-APBN

  1. Proses kegiatan pemerintah

1)   Dari Bawah ke atas (Bottom Up)

Kegiatan ini dimulai dari tingkat Desa / Kelurahan. Setiap Lembaga Musyawah Desa (LMD) dan Dewan Kelurahan (DK) bermusyawarah untuk mengusulkan daftar usulan proyek (DUP) pembangunan yang perlu dilaksanakan di daerahnya dan disampaikan ke Camat. Sernua usul itu oleh Carnat dikompilasi, dihilangkan yang tidak perlu kalau terjadi duplikasi dan ditarnbahkan proyek lainnya yang belurn tercakup dan diteruskan ke Bupati Walikota. Di tingkat Kabupaten / Kodya dilaksanakan proses yang sama, lalu dinilai kegiatan mana yang akan didanai melalui Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tjngkat II (Perda APBD TK II) dan sisanya diajukan DUP ke Gubemur. Di tingkat Propinsi diJaksanakan proses yang sarna dan kegia.tan yang tidak tcrwadahi dala Perda.APBD tk I diusulkan DUP ke Pemerintah Pusat untuk RUU-APBN.

2)   Dari atas ke bawah (Top Down)

Kegiatan perencanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) serta Lembaga Negara lainnya, dengan menyusun kegiatan di bidangnya masing-masing. Departemen Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah merencanakan pernbuatan dan perneliharaan jalan negara dan bendungan di seluruh wilayah Indonesia. Departemen PertarnbangaIl dan Sumber Daya Energi merencanakan pembangunan berbagai jenis pernbangkit tenaga listrik dan tambang di seluruh Indonesia clan menyampaikannya ke Menteri Perencanaan NasionaJ/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Demikian juga departemen yang lain dan menteri nondeparternen mengerjakan hal yang sarna sesuai dengan bidarignya. Khusus LPND dan Lembaga Negara lainnya misalnya k-embaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lembaga tinggi negara misalnya Mahkamah Agung rnelaksanakan kegiatan yan’g sama d’an menyampaikan ke Menteri Sekretaris Negara untuk selanjutnya diteruskan ke Ketua Bappenas.

Setelah semua usulan itu terkumpul penanganan selanjutnya dibagi dua antara Bapenas dan Departeman Keuangan (Depkeu). Semua anggaran pemeliharaan dan belanja pegawai disebut anggaran rutin ditangani oleh Depkeu anggaran keuangan rutin ditangani Depkeu dan anggaran pembangunan oleh Bappenas sehingga kedua lembaga inilah yang menyiapkan konsep akhir RUU-APBN sebelun dilanjutkan oleh presiden untuk ditandatangani.

  1. Penyampaian RUU-APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat

Sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 RUU-APBN dilanjutkan oleh presidan untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat (DPR). Biasanya RUU-APBN diajukan presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam siding paripurna DPR dengan menyampaikan amanat anggaran keuangan dan nota keuangan yang menjelaskan latar belakang, pertimbangan, prioritas, dan struktur anggaran yang diajukan itu. Setelah dibahas cukup mendalam oleh pemrintah yang diwakili oleh menteri keuangan dan anggota DPR lalu disetujui bersama oleh kedua belah pihak. RUU yang disetujui disampaikan ke presiden untuk di sahkan. Biasanya sebelum undang – undang diberlakukan RUU itu disahkan menjadi UU-APBN oleh presiden untuk menandatanganinya dalam berita Negara. Dengan melalui proses seperti itu UU-APBN siap untuk disahkan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional diseluruh wilayah Indonesia.

  1. Aktualisasi UU-APBN

Anggaran yang diperkirakan dalam UU-APBN belum tentu bias mencapai hasil sepenuhnya sesuai yang direncanakan. Akibat perkembangan kehidupan nasional dan lingkunagn strategis besar kemungkinan APBN tidak mencapai sasaran. Dalam situasi itu maka pemerintah pada pertenganhan tahun anggaran dimungkinkan untuk mengadakan perubahan dalam mengajukan RUU Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-TP APBN) ke DPR. Bila RUU-TP APBN itu kemudian disetujui bersama maka RUU itu kemudian disahkan oleh Presiden menjadi UUTP APBN.

d.    Penyelesaian UU-APBN

Setelah kedua undang-undang itu selesai dilaksanakan oleh semua lembaga negara kemudian Pemerintah mengadakan perhitungan hasil akhir dari pelaksanaan kedua undang-undang itu.Hasii akhir pelaksanaan itu kemudian diajukan Pemerintah berupa RUU Perhitungan APBN ke DPR dan kalau RUU itu kemudian disetujui bersama selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi UU Perhitungan APBN.